• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribun Batam

Harga Pasir Akan Lebih Mahal

Minggu, 22 Agustus 2010 16:16 WIB
BATAM, TRIBUN - Sejumlah 70-80 persen dari 4.0000 kubik total kebutuhan pasir per bulan di Kota Batam, selama ini berasal dari penambangan pasir ilegal. Saat ini Pemko pun menutup penambangan pasir ini sehingga mengundang kekhawatiran banyak toko bangunan.

Namun Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Ahmad Hijazi, mengatakan bahwa kebutuhan pasir Batam akan dipasok dari daerah lain di Kepri. “Pasirnya nanti akan dipasok dari luar Batam. Dari pemilik-pemilik KP (Kuasa Pertambangan) di beberapa daerah yang dihimpun oleh Hipepari (Himpunan Pengusaha Eksportir Pasir Kepulauan Riau). Jadi nanti, asosiasi ini yang akan ditugaskan menjamin stok pasir di Batam,” kata Hijazi, beberapa waktu lalu.

Tapi penunjukan tugas ini tidak berarti bahwa perusahaan lain yang tidak termasuk dalam asosiasi tidak boleh ikut serta mengisi pasir ke Batam. “Perusahaan-perusahaannya itu ada yang berasal dari Karimun, Bintan, dan Lingga. Tapi kami juga membuka kesempatan bagi yang lain yang ingin ikut berpartisipasi. Yang penting tujuan pemerintah untuk menjamin suplai pasir 
tetap terjaga bisa terlaksana,” sahutnya.

Menurutnya, perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tersebut sudah siap untuk memasok pasir ke Batam. Hanya tinggal menunggu pelabuhan-pelabuhan mana saja yang ditunjuk sebagai lokasi bongkar muatnya.
“Asosiasi sudah siap, tinggal angkut saja. Untuk pelabuhan angkutnya sudah dibahas dengan Dendi (Kepala Bapedal Batam),” terang dia.

Adapun pelabuhan angkut yang ditunjuk yaitu pelabuhan di Jembatan 2 Barelang, Batu Besar Nongsa, dan Pelabuhan Sri Mas Batuampar. Sementara yang mendapat izin stok fill atau timbun sementara yaitu, Batuaji dan Jembatan 2 Barelang.

Namun sebagai konsekuensinya, kata Hijazi, tentu harga pasir yang berasal dari luar daerah ini lebih mahal dari pasir penambangan ilegal tersebut. Kalau harga pasir Batam dijual Rp 250-275 ribu per truk, maka pasir luar daerah dihargai Rp 400-450 ribu per lori.

“Hal ini tidak bisa dihindari. Pertama karena pasir yang berasal dari Batam ini ilegal. Mereka tidak memerlukan biaya izin segala macamnya. Sementara yang berasal dari luar daerah itu resmi sehingga ada biaya-biaya retribusinya,” tutur Hijazi memberikan alasan.

Alasan kedua, lanjut Hijazi, yaitu adanya biaya tambahan berupa biaya pencucian, transportasi, bongkar muat atau loading, serta dokumentasi. “Pasir di Batam itu berdasarkan hasil survei memang jauh lebih bersih dari yang pasir luar daerah, sehingga tidak perlu dicuci lagi. Kalau yang berasal dari Karimun dan daerah lainnya itu masih perlu dicuci,” jelasnya. Ia mengakui bahwa kenaikan harga pasir ini nantinya akan berdampak pada kenaikan harga jual perumahan di Batam.

“Tapi itu semuakan perlu dilakukan analisa. Berapa persen cost (biaya) pembangunan rumah yang berasal dari pasir. Yang perlu semua pihak sadari sekarang ini ialah kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Muspida ini merupakan kebijakan yang tidak bisa dihindari,” sebutnya.

Hijazi mengatakan bahwa kalau penambangan pasir ilegal tersebut terus dilakukan maka masyarakat Batam akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk rehabilitasi lingkungannya. “Kalau saya mau jujur, sebagai Kepala Disperindag saya lebih memilih pasir dari Batam. Karena saya tidak perlu pusing-pusing mikirin masalah transportasi atau tingginya harga. Tapi karena fokus yang kita hadapi sekarang adalah masalah lingkungan, maka semua pihak tentu harus lebih memikirkan tentang pelestarian lingkungannya,” tegasnya.

Berdasarkan penyampaian Hijazi, disebutkan bahwa pemerintah memberikan batas waktu bagi pertambangan pasir ilegal tersebut untuk menghentikan usahanya hingga tanggal 20 September mendatang. Kalau lewat tanggal itu masih ditemukan maka akan dibawa ke ranah hukum sebagaimana kesepakatan Muspida.(tik)
Editor: Madi Dwi Nando
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
68 articles 3 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas