TRIBUNNEWSBATAM, JAKARTA - Pemerintah enggan mencampuri rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai lebih dari Rp 1 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyerahkan masalah itu ke Sekretariat DPR.

Hatta Radjasa beralasan, Sekreatriat Jenderal DPR yang menangani masalah itu. "Saya tidak mendalami itu, tidak ikut campur dalam persoalan itu," ujar Hatta Radjasa, Kamis (2/9).

Sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Radjasa menolak rencana pembangunan gedung baru yang rencananya akan dilengkap berbagai fasilitas yang akan memanjakan para politisi Senayan itu. "Fraksi PAN sendiri mengkritisi, itu terlalu mewah," kata Hatta Radjasa.

Sebaliknya, Hatta Radjasa mengusulkan seharusnya fasilitas yang diutamakan adalah perpustakaan dan ruang khusus untuk tamu kenegaraan."Sehingga bisa memaparkan, ini lho produk undang-undang yang kita hasilkan," kata Hatta Radjasa.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku belum mengetahui rencana pembangunan gedung baru. "Nanti akan saya tanyakan ke Menteri Sekretaris Negara," kata Agus Martowardojo

DPR mengajukan pembangunan gedung setinggi 36 lantai. Setiap anggota dewan akan mendapatkan ruangan seluas 120 meter persegi. Gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, spa, pusat refleksi, dan minimarket.