• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribun Batam

41 Anggota DPRD Batam Melawan Keputusan MA

Selasa, 23 November 2010 18:37 WIB
41 Anggota DPRD Batam Melawan Keputusan MA
Foto Muhammad Ikhsan/ TRIBUNNEWSBATAM
Suasana Rapat DPRD Batam dengan Walikota Batam
Laporan Sihat Manalu wartawan Tribunnews Batam

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
-Sekretariat Dewan (Setwan) terus mengingatkan anggota dewan agar mengembalikan Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) yang sudah diterima para anggota legislatif tahun 2006 lalu. Sesuai anjuran dari Kemendagri agar anggota dewan mengembalikan dana tersebut setelah Yudisial review yang diajukan salah satu anggota dewan ditolak Mahkamah Agung (MA).

Plh Sekwan Zulkifli Aman SE mengatakan sudah ada surat dari Mendagri ke seluruh Gubernur/ Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, intinya untuk mengembalikan dana tunjangan komunikasi insentif itu.

"Sesuai tupoksi kami, untuk mengingatkan, kami sudah ingatkan para anggota dewan baik secara lisan dan tertulis agar mereka melunasi. Tugas kami hanya sebatas mengingatkan mereka. Setiap bulan ada laporan kami sampaikan ke Inspektorat Pemko dan BPK terkait perkembangan TKI ini," kata Zulkifli.

"Saya tidak tahu berapa orang yang sudah mengembalikan dana insentif itu. Angka persisnya bagian keuangan yang tahu," katanya.

Sumber dikeuangan Dewan menyebut anggota dewan yang sudah mengembalikan uang TKI itu sudah ada empat orang. Mereka adalah Jasarmen Purba (PNI Marhaenisme), Danir Tan (Demokrat),Hj Hartini Sari (PKB) dan Amiruddin Dahad (PKS). Sedangkan yang lainnya belum lunas bahkan ada yang sama sekali belum mengangsur.

Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan monitoring terhadap pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif itu. "Kami sekarang diperiksa BPK untuk pengembalian TKI itu. Kami sudah mengirim surat ke Dewan 2-3 kali untuk mengingatkan mereka. Mudah-mudahan bisa segera dilunasi. Mengingat TKI ini persoalan serius, setiap bulan selalu kami berikan laporan ke Pemko dan BPK," kata sumber tersebut.

Anggota DPRD Batam periode 2004-2009, Jasarmen Purba mengatakan dirinya menerima dana itu berdasarkan aturan. Selanjutnya dirinya mengembalikan dana itu berdasarkan aturan juga. "Saya mengembalikan dana TKI sudah lunas, karena aturan yang mengharuskan untuk mengembalikan, makanya saya kembalikan secara lunas," katanya, Senin (22/11).

Dari 45 anggota DPRD Batam, baru empat orang yang sudah lunas, yang lainnya masih mencicil bahkan ada yang belum membayar sama sekali. Zulkifli mengatakan Sekwan hanya bersifat normatif, menganjurkan mereka untuk membayar. "Sebagai Plh Sekwan DPRD Batam, saya hanya punya tugas memberitahukan dan mengingatkan. Setiap bulan kami berikan laporan perkembangan ke Inspektorat dan BPK,"jelasnya.

Para anggota dewan menerima TKI senilai Rp 64.260.000 juta per orang. Sedangkan unsur pimpinan lebih besar. Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2009, Ketua DPRD Batam periode 2004- 2009, Soerya Respationo menerima sebesar Rp224,910.000 belum dikembalikan. Wakil Ketua Aris Hardy Halim menerima sebesar Rp149,940.000 sudah dikembalikan sebesaar Rp140 juta sisanya Rp9,940.000 belum dikembalikan. Wakil Ketua II, Chabullah Wibisono menerima sebesar Rp149,940.000 baru mengembalikan Rp11,067.000. Sedangkan sisanya sebesar Rp138,873.000. Berdasarkan data itu audit BPK itu masih ada 26 orang yang belum mencicil samasekali.

Total dana TKI yang diterima anggota dewan sebanyak Rp2,891,700,000. Dan Dana Operasional (DO) Pimpinan sebesar Rp332,010,000 sehingga total yang diterima anggota dewan sebesar Rp3,223,710.000. Sisa TKI yang belum dikembalikan sebesar Rp2,765,167,000.

Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2007 sudah jelas mengatur supaya anggota dewan yang sudah menerima dana tersebut mengembalikan segaligus atau secara mencicil paling lambat sebulan sebelum habis masa jabatan.

Sebelum masa jabatan berakhir anggota dewan Petrus Boliana Keraf dkk, mengajukan permohonan Hak uji Materill PP No21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas PP No 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam Amar Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para pemohon tidak dapat diterima, yang pertimbangan hukumnya antara lain bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan MA itu, maka ketentuan Pasal 29A PP Nomor 21 tahun 2007 tetap berlaku, sehingga pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 2004-2009 yang telah menerima TKI serta Pimpinan DPRD yang telah menerima DO berdasarkan PP 37 tahun 2006 yang belum mengembalikan tetap berkewajiban mengembalikannya.



Editor: Dedy Suwadha
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
3199 articles 3 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas