Pemko Minta BP Kawasan Bantu Urus Jalan Batam

BATAM, TRIBUN - Mulai tahun 2011 ini BP Batam tidak lagi mengurusi masalah jalan. Semua pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sebelumnya dipegang BP Batam kini diserahkan pada Pemko Batam.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas PU, Yumasnur, ada 269 kilometer jalan Arteri di Batam yang kini menjadi tanggungjawab Pemko. Namun 16 ruas jalan di antaranya, dengan panjang kurang lebih 147 kilometer, kini statusnya sudah berubah menjadi jalan Nasional yang dikelola Departemen PU Pusat.

"Dan 10 ruas jalan menjadi tanggungjawab PU Provinsi. Selebihnya menjadi tanggungjawab Pemko Batam," ujar Yumasnur dalam RDP bersama Komisi III DPRD Batam, Selasa (12/4/2011).

Ia menambahkan yang kini menjadi masalah yaitu minimnya dana yang dianggarkan untuk Dinas PU dalam APBD 2011. Dengan kondisi dana yang terbatas, PU hanya memprioritaskan pemeliharaan jalan.

Menurutnya, untuk memperbaiki dan membuat jalan baru dibutuhkan dana sekitar Rp 1,4 triliyun. Sementara dana yang dianggarkan untuk jalan hanya Rp 70 miliar dari Rp 120 miliar anggaran yang dimiliki PU Batam. Sedangkan selebihnya digunakan untuk proyek drainase dan lampu jalan.

Oleh karena itu Yumasnur berharap BP Batam tidak serta merta menyerahkan pemeliharaan jalan kepada Pemko. Ia berharap ada masa transisi dimana BP Batam masih memberikan bantuan dalam pemeliharaan jalan.

"Kita masih koordinasi dengan BP. Jangan langsung menyerahkan begitu saja," akunya.

Menurutnya selama proses negosiasi ke BP Batam, PU hanya bisa melakukan pemeliharaan seperti menambal jalan yang berlubang. Sementara jalan baru yang rencananya akan dibangun PU yaitu ruas jalan sepanjang 1 kilometer dari simpang Sei Harapan menuju Simpang Base Camp.

Permintaan Yumasnur ini diamini Sekretaris Komisi III, M Yunus yang memimpin RDP.

"Setidaknya OB (BP Batam) menyerahkan ke Pemko ada tenggang waktunya. Tidak serta merta. Sehingga dari Pemko juga ada waktu untuk menganggarkan," sebut politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, dewan juga akan membantu mengecek ke Pemerintah Provinsi untuk menanyakan apakah di APBD Provinsi ada dianggarkan untuk pemeliharaan jalan di Batam.

Dewan juga akan berjuang semaksimal mungkin untuk memastikan dana yang ada di Dinas PU tidak diganggu gugat meskipun penerimaan daerah nantinya tidak mencapai target.