Citizen Journalism,  Heri Exarial BPD Hipmi Kepri
Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. (MP3EI) yang diluncurkan oleh Presiden merupakan roadmap kebijakan ekonomi SBY dalam jangka panjang. Dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

Cetak biru kebijakan ekonomi, khususnya program investasi untuk tujuan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia diletakkan sebagai fundamental nilai implementasi tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”.

Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta dalam semangat Indonesia Incorporated. Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 - USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 - 7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0 - 9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025.

Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:

Pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi)SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.

Ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.


MP3EI berisi tentang rencana investasi, yang akan dilakukan oleh pemerintah, oleh Badan-badan Usaha Milik Negara dan oleh swasta nasional, yang jumlahnya hampir mencapai 3000 triliun. Dalam program MP3EI ini, pemerintah berharap bisa mengundang investasi senilai Rp.4.000 triliun selama 2011-2014.

Dari sisi BUMN, mereka menargetkan sebanyak 6,6 juta lapangan kerja bisa tersedot dari target investasi BUMN selama 2011-2014. Total nilai investasi (capex) selama periode itu akan mencapai Rp.835,6 triliun sesuai MP3EI. Sementara kalangan pengusaha di dalam negeri sudah siap mendukung seluruh proyek percepatan dan perluasan pembangunan dan berkomitmen untuk menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 100-150 miliar atau sekitar Rp1.350 triliun. Khusus untuk tahun ini, BUMN siap berinvestasi Rp.133 triliun. 

Peluncuran MP3EI ditandai dengan dimulainya proyek-proyek ground breaking yang pencanangannya akan dipusatkan pada empat lokasi, yaitu Sei Mangke (Sumatera Utara), Cilegon (Banten), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Timika (Papua) dengan pembangunan 17 proyek besar, yaitu:

1.  Sei Mangke (Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)

Di lokasi direncanakan akan dibangun proyek pembangunan Kawasan Industri Kelapa Sawit Sei Mangke yang akan dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Negara III (PTPN III). Dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun dimulai tahun ini dan diperkirakan selesai pada 2014. Proyek Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 dengan daya 2×44 MW di provinsi Nangroe Aceh Darusalam yang terletak di Takengon, Ibukota Kabupaten Aceh Tengah di dataran tinggi Gayo. Proyek ini rencananya akan dibiayai oleh JICA dengan estimasi biaya Rp.1,53 triliun. Dibangun proyek Broadband Access dan Through Broadband Access Plan oleh PT. Telkom yang merupakan pemerataan Access Broadband untuk seluruh wilayah Indonesia. Dimulai tahun ini hingga 2015.


2.  Cilegon (Banten)

Proyek Pembangunan Pabrik Baja Modern yang merupakan join operation antara PT Krakatau Steel dan POSCO Korea Selatan. Investasinya berjumlah Rp 60 triliun untuk 2 tahap. Pencanangan Proyek FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) Jawa Barat. Nilai proyek Rp 59 triliun. Proyek perluasan pabrik stamping, engine, casting, dan assembling kendaraan bermotor oleh PT Astra Daihatsu Motor berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang.

Nilai investasi Rp 2,4 triliun, produksi pertama mulai beroperasi pada 2014.
Proyek jalan bebas hambatan Tanjung Priok seksi E2 dan NS yang berlokasi di Jakarta. Proyek ini dibiayai oleh JBIC, Pemerintah Pusat, Pemda, PT Angkasa Pura dan Jasa marga dengan nilai investasi senilai Rp.1,6 triliun. Proyek Chemical Grad Alumunium (CGA) berlokasi di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebagai rangkaian terakhir. Pelaksana proyek ini adalah PT Antam Tbk yang diperkirakan selesai 2013 dengan nilai investasi Rp 4,3 triliun.

3. Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat)

Proyek Waduk Pandan Duri berlokasi di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Investornya melibatkan pemerintah pusat, dan pemda dengan nilai investasi Rp 728 miliar. Proyek Bendungan Titab yang akan dibangun di desa Ularan, Buleleng, Bali. Dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang didanai dari APBN dengan nilai investasi sebesar Rp.481 miliar. Proyek perluasan pembangunan bandara internasional Ngurah Rai dengan sumber dana oleh BUMN dengan nilai proyek Rp 1,944 triliun. 


4. Timika (Papua)

Pencanangan dibangunnya proyek jalan raya Timika-Enarotali sepanjang 135 kilometer. Nilai investasi sebesar Rp.600 miliar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Merauke. Pembangunan proyek jalan raya dari merauke-Waropko sepanjang 600 kilometer dengan nilai investasi Rp.1,2 triliun. Proyek Pertambahan dan Pengolahan Nikel dan Kobal dengan tenaga hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, di Provinsi Maluku Utara. Proyek ini didanai oleh PT Weda Bay Nickel senilai Rp.50 triliun.

Diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2500-3000 orang saat operasi. Proyek PLTS Miangas (150 kwp) dan proyek PLTS Sebatik (200 kwp) di Kalimantan Timur yang akan dimulai pada 2011 oleh PLTN. Kedua proyek ini sebagai bagian dari pembangunan proyek PLTS 100 pulau. Dengan ini diharapkan dapat meningktakan elektrifikasi di wilayah Indonesia Timur dari 53,08% menjadi 53,12%. Total proyek tersebut yaitu Rp.190 triliun yang akan dibiayai melalui BUMN, swasta, Foreign Direct Investment (FDI), dan APBN. 

Diharapkan, ke-17 proyek tersebut dapat menelan investasi sebesar Rp 4.000 triliun. Sebanyak 17 proyek itu bagian dari serangkaian proyek ditahun 2014, yang akan menelan investasi Rp.4.000 triliun.

Namun demikian publik berharap agar Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. (MP3EI) tidak sekedar menjadi kertas kosong. Oleh karenanya pemerintah diharapkan konsisten dalam menyelesaikan berbagai faktor penyumbat (debottle necking) yang telah di identifikasi yakni kelambanan dalam pelayanan birokrasi dan penyimpangan dalam rencana induk, egoisme dan kebijakan daerah yang menghambat, serta investor tidak bonafid yang tidak mampu merealisasikan komitmen investasinya, serta ketidak pedulian dalam penyiapkan regulasi yang pro MP3EI dan kepentingan politik tersembunyi yang mengalahkan kepentingan program yang telah disepakati. Tinggal butuh ketegasan dalam menyelesaikan lima penyakit tersebut.***