Pajak

Bahan Bakar Industri Tak Dikenai Pajak

Dispenda Kepri Sosialisasi Perda Pajak

Laporan Muhammad Sarih Wartawan Tribunnews Batam


TRIBUNNEWSBATAM.COM, KARIMUN
– Belasan pengusaha, perwakilan instansi vertikal,  dan sejumlah antusias mengikuti acara sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011 pengganti Perda nomor 6 tahun 2006 tentang pajak daerah, di Hotel Aston Karimun, Kamis (8/12).

Kegiatan yang digelar Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri ini berkaitan dengan bakal diberlakukannya penerapan Perda) nomor 8 tahun 2011 tersebut per Januari 2011 mendatang. Ada lima jenis pajak daerah yang disosialisasikan ada acara ini di antaranya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pemateri dalam sosialisasi Perda pajak ini di antaranya Kepala Bidang Perpajakan Dispenda Kepri Herman Prasetyo, dan dua narasumber lainnya masing-masing, Ramlan selaku Kepala Seksi Verifikasi Keberatan Pajak Dispenda Provinsi Kepri dan Sukarni M Amin dari Kementerian Keuangan RI.

Dari sekian jenis pajak yang disosialisasikan oleh ketiga pemateri di atas, sebagian besar peserta tampak memahami seluruh isi Perda tersebut. Hanya satu yang menjadi pertanyaan sejumlah peserta, khususnya pengusaha, tentang pemberlakukan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Adalah Linton selaku perwakilan Asosiasi Pengusaha Granit Riau (APGRI) Karimun yang mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemberlakukan PBB-KB tersebut bagi kalangan industri, khususnya industri penambangan granit. Dia mengatakan kalau selama ini perusahaan-perusahaan granit itu menggunakan bahan bakar industry dan bukan bahan bakar bersubsidi.

“Industri kami menggunakan alat berat yang menggunakan solar pak. Itu kan menggunakan bahan bakar minyak juga. Apakah ini akan dikenakan pajak?” tanya Linton dalam sesi tanya jawab sosialisasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ramlan menjelaskan kalau pungutan PBB-KB diberlakukan kepada penyedia kendaraan kendaraan bermotor yang menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen langsung bahan bakar.

Penggunaan atau pembelian bahan bakar dengan harga industri, dijelaskan narasumber lainya tidak dikenakan, termasuk bagi sektor usaha pertambangan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotornya karena menggunakan bahan bakar untuk industry, dan bukan bahan bakar bersubsidi.

Sementara itu Linton yang juga bagian dari Manajemen PT Pasific Granitama itu usai acara sosialisasi mengatakan jika harus dikenakan pajak, maka perusahaan-perusahaan granit akan sangat terbebani mengingat penggunaan bahan bakar sangat tinggi untuk mengoperasionalkan kendaraan bermotor di area tambang granit tersebut.

“Kami sangat keberatan kalau itu diterapkan sebab setiap bulannya saja rata-rata penggunaan solar di satu perusahaan granit itu mencapai 300-350 ton per bulan. Kalau saja dikenakan pajak, 5 persen saja, itu sudah sangat memberatkan,” ujar Linton kepada Tribun.

Kegiatan ini dibuka resmi Asisten III Pemkab Karimun Syamsuardi dan turut dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun, Junaidi. Dalam sambutannya, Syamsuardi mengajakan para wajib pajak untuk turut berpartipasi aktif membayar pajak. “Dari pajak yang kita bayarkan inilah pembangunan dapat dilaksanakan,” ungkapnya dalam sambutan. (msa)

Editor: Dedy Suwadha
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved