Pajak

Pendapatan BPHTB Jan-Nov 2011 Terkumpul Rp 129,87 Miliar

Pada tahun 2013 mendatang, seluruh perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM- Pada tahun 2013 mendatang, seluruh perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB) akan diserahkan ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat tidak lagi mendapat bagian 10 persen dari pajak tersebut.

Adapun tujuan pengalihan PBB dan BPHTB ke daerah yaitu meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya, serta efektifkan pengelolaan PBB dan BPHTB.

Agar pada saat pelaksanaan pengalihan nanti berjalan optimal, sejak saat ini telah dilakukan persiapan-persiapan. Salah satunya melalui Konsultasi Regional yang diselenggarakan Komite IV DPD RI bersama Pemprov Kepri di Hotel Harris Batam Centre, beberapa waktu lalu.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi atas permasalahan yang dihadapi setiap daerah dalam penerapan UU No.28 Tahun 2009," kata Ketua Tim Konsultasi Regional Komite IV DPD RI, Zulbahri.

Diharapkan dari konsultasi ini kendala-kendala yang akan ditemui dalam penerapan PBB dan BPHTB bisa dideteksi sejak awal. Masukan yang didapat dari daerah nantinya akan dikaji lagi di tingkat pusat.

"Dengan dimaksimalkannya PAD dari sektor PBB dan BPHTB, diharapkan pembangunan di daerah juga bisa lebih cepat dan merata," ujar anggota DPD RI asal Kepri ini.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, Jefridin mengatakan target PAD dari sektor PBB Perdesaan Perkotaan tahun 2013 mencapai Rp 40,42 miliar. Sedangkan PBB Migas mencapai Rp 60,08 miliar.

Sementara itu realisasi BPHTB 2009-2011 mengalami peningkatan. Pada 2009, BPHTB tercatat sebesar Rp 70,02 miliar. Kemudian meningkat menjadi Rp 86,54 miliar pada tahun 2010. Dan periode Januari-November 2011 telah terkumpul Rp 129,87 miliar.

"Permasalahan dalam pengelolaan BPHTB yang kami hadapi yaitu belum diaturnya tata cara pengembalian kelebihan bayar BPHTB yang terjadi sebelum peralihan BPHTB ke kabupaten/kota," kata Jefridin.

Sedangkan untuk memulai peralihan PBB Perdesaan Perkotaan, Pemko telah menyiapkan regulasi berupa Perda nomor 10 tahun 2011. Serta tengah menyusun peraturan wali kota tentang PBB ini.

Selain itu juga sudah mulai dipersiapkan dari segi peralatan, sarana prasarana, personil, dan pembiayaannya. Juga sudah dibentuk Tim Asistensi antara Pemko Batam dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam dalam rangka transfer pengetahuan.

Sedangkan untuk mendata lahan, Dispenda akan berkordinasi dengan Badan Pengusahaan Batam (BP) Batam serta Kantor Pertanahan.

"Untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh masarakat, ada satu bank yang akan ditunjuk," ungkapnya.

Editor: Dedy Suwadha
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved