A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Sani : Pemko Batam dan BP Jangan Ribut Lagi - Tribun Batam
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 Juli 2014
Tribun Batam

Sani : Pemko Batam dan BP Jangan Ribut Lagi

Selasa, 31 Januari 2012 12:46 WIB
Sani : Pemko Batam dan BP Jangan Ribut Lagi
IST
Gubernur Kepri HM SANI
Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Gubernur Kepulauan Riau HM Sani, yang juga Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun, mengingatkan agar Pemerintah Kota Batam dan Badan Perngusahaan (BP) Kawasan Batam agar tidak saling rebutan lahan.

Hal itu terkait dengan rencana akan diusulkannya Pulau Tanjungsauh, Kecamatan Nongsa masuk dalam wilayah FTZ. Pulau itu nantinya akan ditetapkan menjadi pelabuhan peti kemas dan alih kapal. Sani meminta Pemko dan BP melakukan koordinasi secara intensif sehingga tidak mengulangi polemik Pulau Janda Berhias.

"Jangan seperti Janda Berhias, Investor sudah ada, tapi status lahannya masih diributkan," kata Sani.

Hal itu diingatkan Sani dalam rapat koordinasi FTZ terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10/2012 sebagai pengganti PP No.2/2009 tentang perlakuan kepabeanan terhadap arus barang di wilayah FTZ.

Acara yang digelar di Graha Kepri, Batam itu juga dihadiri Wakil Gubernur Soerya Respationo, Walikota Batam Ahmad Dahlan, Ketua BP Batam Mustofa Wijaya, Kepala Kantor Bea Cukai Pelayanan Utama Batam Kukuh Sumardono Basuki,  dan sejumlah instansi pemerintahan terkait FTZ di Batam-Bintan-Karimun.

Sani meminta BP Batam dan Pemkot Batam membahas masalah ini mulai dari hal yang dasar, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta hal-hal teknis lainnya.  "Harus sepakat dan jelas dulu peruntukannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kalau semua sudah sepakat, kita siap menjadi fasilitator," kata Sani.

Tanjungsauh yang terletak di seberan Pelabuhan Internasional Kabil ini akan diusulkan masuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB (istilah lain FTZ). Sekretaris DK BBK Jon Arizal membenarkan, saat ini pulau tersebut masuk Kecamatan Nongsa dan berada di wilayah kerja Pemko Batam, bukan kawasan FTZ.

"Tanjungsauh adalah wilayah Pemko dan bukan kawasan FTZ. Tapi kalau itu ditetapkan sebagai pelabuhan, hal ini tentunya harus dibahas dengan BP karena pelabuhan bebas akan menjadi kewenangan BP," katanya.

Menanggapi hal ini, Walikota Batam Ahmad Dahlan menegaskan, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pulau Tanjungsauh memang tidak masuk wilayah kerja BP Batam (FTZ) dan peruntukannya bukan untuk pelabuhan,. "Sesuai RTRW, Tanjungsauh disiapkan untuk menjadi kawasan industri, bukan pelabuhan," kata Dahlan.

Namun bukan berarti ia menolak rencana membangun pelabuhan kontainer di lokasi itu. Dahlan berharap Pemko bisa diajak diskusi serta dilibatkan dalam rencana pembangunan tersebut.

Di lain pihak, Ketua BP Batam Mustofa Wijaya mengatakan sejak masa kepemimpinan BJ Habibie di Otorita Batam, Tanjungsauh sudah dialokasikan untuk pelabuhan kapal besar dan kontainer, terutama di pantai barat. Sisanya baru dialokasikan untuk pengembangan kawasan industri.

Bahkan Otorita Batam pernah menggandeng sejumlah perusahaan dunia untuk membangun pelabuhan kontainer di Tanjungsauh, seperti Evergreen, Indoport, dan lainnya. Hanya memang belum ada yang pernah sampai ke tahap realisasi.

Pandangan yang berbeda itulah yang diharapkan Sani bisa dibahas dengan baik. Sebab, Sani berharap Batam memiliki pelabuhan peti kemas yang bisa menyaingi pelabuhan milik Malaysia dan Singapura.

Sebab, meskipun BBK sudah berstatus pelabuhan bebas, namun hingga kini konsepnya belum matang sehingga mimpi Batam menjadi transhipment, masih menjadi wacana. Apalagi, rencana mengembangan pelabuhan Batuampar hingga kini masih jalan di tempat.
Editor: Iman Suryanto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas