Pajak

Johannes Kennedy Aritonang Wajib Pajak Terbaik di Batam

Atas penghargaan yang diterimanya, Jhon begitu ia biasa disapa, mengaku senang karena dengan adanya penganugerahaan

Johannes Kennedy Aritonang Wajib Pajak Terbaik di Batam
Tribunnewsbatam/ dedy suwadha
Johannes Kennedy dan pengurus Kadin Kepri
Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, Johannes Kennedy Aritonang merupakan satu dari lima pembayar pajak perorangan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang mendapat penghargaan dalam Pekan Panutan PBB di Hotel Vista, Rabu (14/3/2012). Atas penghargaan yang diterimanya, Jhon begitu ia biasa disapa, mengaku senang karena dengan adanya penganugerahaan seperti ini bisa memotivasi wajib pajak lainnya untuk semakin taat membayar pajak.

Selama ini, Jon mengaku tidak pernah kesulitan dalam hal pembayaran pajak. Menurutnya semua sistem pelayanan pajak sudah berjalan dengan baik.

"Hanya yang perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah keinginan pembayar pajak untuk menikmati hasil konkrit dari pajak yang ia berikan ke pemerintah. Harus ada perbaikan dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu. Harus ada keseimbangan antara semakin besarnya anggaran yang dikeluarkan, dengan pembangunannya," kata Presiden Direktur PT Panbil Industrial Estate tersebut.

Selain Jon, terdapat nama-nama lain seperti Eddy Sio Koen, Tiat Lam, Salam Jong Tec, dan Michael Kristian Wiluan yang juga mendapat SK Pembayar Pajak Perorangan Terbesar dari Kepala KPP Pratama. Untuk Pembayar Pajak Terbesar kategori perusahaan diberikan kepada PT Inti Brunel Tekmindo, PT SMOE Indonesia, PT Cameron System, PT Glory Point, dan PT Uway Makmur. 

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan dari Wali Kota Batam untuk Wajib Pajak Terbaik, Terbesar, dan Tercepat. Untuk kategori perusahaan diserahkan kepada PT Btamindo Investment, PT McDermott, dan PT Amcol Dwi Lestari. Sedangkan untuk wajib pajak perorangan anugerah diberikan ke Lim Kui Huat, Sugianto, dan Djoeng Heng.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan juga menyerahkan SK bagi kelurahan yang dinilai terbaik dalam pelaporan SPPT PBB tertib administrasi. Untuk kelurahan mainland diberikan kepada Belian, Buliang, dan Tembesi. Sementara kelurahan hinterland diberikan kepada Sekanak Raya, Air Raja, dan Setokok.

Dahlan dalam sambutannya berharap para pejabat dan pengusaha bisa mulai membayar pajak dengan tertib sehingga dapat memberi tauladan kepada masyarakat umum.

"Ciri masyarakat modern itu adalah masyarakat yang taat pajak. Karena pajak digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Apabila suatu daerah ingin maju, masyarakatnya harus taat bayar pajak," pesan Dahlan.

Ia mengatakan, mulai 2013 mendatang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah. Dengan begitu diharapkan pemungutan PBB ini bisa lebih maksimal karena dekat langsung dengan objek pajak.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, Jefridin mengatakan terdapat enam langkah persiapan yang dilakukan pihaknya menjelang pengalihan PBB ke pemerintah daerah. Pertama yaitu mempersiapkan aturan pelaksananya.

"Yang pertama kita siapkan yaitu aturan mainnya. Perdanya sudah disahkan 2011 lalu. Saat ini tujuh Perwako sedang dirancang," kata Jefridin.

Langkah kedua yaitu menyiapkan sumber daya manusia sebagai staf pelaksana pengelolaan pajak nantinya. Saat ini terdapat 13 pegawai Dispenda yang dimagangkan di KPP Pratama Batam. Agar lebih memahami teknis pengelolaan pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat tersebut.

"Ketiga yaitu menyiapkan struktur organisasi. Siapa yang mengerjakan. Apakah di Dispenda atau kantor tersendiri berbentuk UPT," terangnya.

Kemudian yang keempat, kata Jefridin, adalah mempersiapkan sarana prasarana. Seperti mesin cetak dan perangkat-perangkat lainnya. Langkah kelima yaitu menyiapkan kerjasama dengan BP Batam, Badan Pertanahan Kota Batam, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta notaris. Dan yang tak kalah pentingnya adalah menyiapkan rekening khusus untuk Pajak Bumi Bangunan ini.

"Kita sedang menyeleksi bank-bank yang sehat untuk membuka rekening khusus PBB. Saat ini yang sudah ada kerjasamanya yaitu dengan BNI, Bukopin, Muamalat, dan Bank Riau Kepri," pungkas Jefridin.

Editor: Dedy Suwadha
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help