Pajak

Ingat 31 Maret 2012, Batas Akhir Laporkan SPT Tahunan

Batas akhir penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)

Ingat 31 Maret 2012, Batas Akhir Laporkan SPT Tahunan
Tribun Batam/ Istimewa
Ilustrasi Pajak
Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM, TRIBUN - Batas akhir penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2011 tinggal beberapa hari lagi, 31 Maret 2012. Dari pantauan Tribun, Rabu hingga Kamis (14-15/3) di halaman depan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Batu Ampar, masih banyak masyarakat Batam yang ingin mengembalikan SPT Tahunannya.

Beberapa orang tampak masuk dan keluar pintu KPP Batu Ampar meminta formulir SPT Tahunan kepada seorang petugas yang berjaga. Ada yang meminta formulir SPT Tahunan biasa, ada juga yang meminta formulir SPT Tahunan untuk karyawan, dan sebagainya.  

Dari 409.700 wajib pajak terdaftar tahun 2011, sebanyak 295.202 di antaranya merupakan wajib pajak yang harus mengembalikan SPT Tahunan, namun hingga 14 Maret 2012 Kantor Pelayanan Pajak Pratama baru menerima sebanyak 15.150. Hal ini menandakan masih 5,3 % penduduk Batam yang mengembalikan SPT Tahunan dari jumlah yang seharusnya.

Padahal Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan beberapa fasilitas kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Tidak hanya bisa melaporkan SPT Tahunan melalui Drop Box, yakni setiap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan di KPP terdekat dimana saja ia berada.

Namun juga bisa melalui jasa pos, dan di tahun 2012 bagi wajib pajak karyawan juga bisa melaporkan SPT Tahunannya melalui efiling dengan menggunakan sistem efin (elektronik financial identification number) setelah meminta user id kepada Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Di satu sisi fasilitas drop box dan efiling sangat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, namun menurut Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama kota Batam, Suhendra, kemudahan ini sedikit banyak memberi kerja tambahan bagi pegawai pajak yang dahulunya mereka hanya mengurus wajib pajak di 1 daerah namun dengan adanya fasilitas itu, mereka harus membedakan wajib pajak sesuai dengan tempat terdaftarnya.

Mengenai prosedur pelaporan, Suhendra secara tegas mengatakan pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem self assessment. Dalam artian, wajib pajak sendiri yang mengambil formulir SPT Tahunan, menghitung sendiri penghasilannya yang wajib kena pajak dan membayarnya ke bank, dan melaporkan sendiri SPT Tahunan yang sudah dibayar wajib pajak melalui 3 fasilitas pelaporan yang sudah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan fungsi dari KPP sendiri hanya bertugas mengurus administrasi pelaporan dan pengawasan dari wajib pajak. KPP sama sekali tidak menerima uang dari wajib pajak.

Untuk target tahun ini, Suhendra berharap wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya bisa mencapai 200.000 wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPT Tahunannya ada 2 sanksi yang bisa dijatuhkan sesuai dengan peraturan undang-undang.

“Jika karena kealpaan dia lupa membayar, dia dikenakan denda 2 kali dari jumlah pajak terhutang, dan jika dia memang sengaja tidak membayar maka dia bisa dikenakan hukuman penjara paling singkat 3 bulan maksimal 1 tahun dan denda 200 %,” ucap Suhendra.

Lebih lanjut Suhendra menghimbau kepada setiap wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan SPT untuk segera membayar pajak ke Bank dan melaporkannya kembali ke KPP terdekat melalui 3 fasilitas yang sudah diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari sanksi.

Pajak sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan negara Indonesia karena sebanyak 75% sumber penerimaan negara berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia. Dari pajak yang sudah dibayar wajib pajak kepada negara akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan pembentukan maupun perbaikan infrastruktur pemerintah seperti pengaspalan jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Suhendra juga memberikan pemahaman bahwa kantor pelayanan pajak sama sekali tidak menerima pembayaran pajak dari masyarakat. Kantor pelayanan pajak hanya bertugas mengawasi administrasi pelaporan dan pengawasan dari wajib pajak untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat anggaran negara. Merekalah yang akan membagi hasil sebagian pajak akan dimasukkan ke kas negara dan sebagian lagi akan dikembalikan ke Pemerintah kota masing-masing daerah untuk kemakmuran masyarakatnya.

“Kalaupun ada pembayaran pajak di KPP, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) itu karena Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) meminta bantuan tempat pembayarannya disini,” tegas Suhendra. (wie)
    
Di tahun ini KPP juga membuka cabangnya di beberapa perusahaan industri untuk mempermudah masyarakat melaporkan SPT Tahunannya.

1. 20 Maret 2012 di Sarana Industrial Point, Komp. Winsor
2. 21-22 Maret 2012 di Batamindo Industrial Park, Mukakuning
3. 21 Maret 2012 di Panbil Industrial Estate
4. 21 Maret 2012 di Pemko Batam
5. 21-22 Maret 2012 di Kepri Mall
6. 22 Maret 2012 di Otorita Batam
7. 27 Maret 2012 di POLDA Kepri
8. 28 Maret 2012 di POLRESTA Barelang

Editor: Dedy Suwadha
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help