• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 30 Oktober 2014
Tribun Batam

KPU Tidak Gunakan Data e-KTP pada Pilkada

Selasa, 24 April 2012 10:49 WIB
KPU Tidak Gunakan Data e-KTP pada Pilkada
Tribun Batam/ Istimewa
Ilustrasi E-KTP
TRIBUNEWSBATAM, TANJUNGPINANG - Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tidak menggunakan data dari program kartu tanda penduduk elektronik sebagai dasar penetapan pemilih pada pilkada, karena masyarakat belum seluruhnya mengikuti program itu.

"Kami mendukung program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) karena program itu dapat menciptakan data administrasi kependudukan yang akurat," kata anggota KPU Tanjungpinang, Zulkilfli Riawan, Senin.

Ia mengemukakan, daftar pemilih sementara bersumber dari data kependudukan yang dilaporkan RT kepada petugas Dinas Kependudukan Tanjungpinang yang telah dimutakhirkan. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu tersebut akan diserahkan Dinas Kependudukan  Tanjungpinang ke penyelenggara pesta demokrasi pada 4 Juli 2012.

Data yang diserahkan pihak eksekutif itu tidak serta merta ditetapkan sebagai  pemilih sementara, karena akan dimutakhirkan kembali oleh petugas RT atau pun tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh panitia pemungutan suara (PPS).

"Sebelumnya kami akan meminta klarifikasi kepada Dinas Kependudukan Tanjungpinang terkait pemilih pemula, penduduk yang pindah rumah, meninggal dunia, pensiunan TNI dan Polri, serta penduduk sipil yang menjadi anggota TNI dan Polri," ungkapnya.

Zulkifli mengemukakan, seluruh warga masyarakat yang berusia 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak pilih. Warga Tanjungpinang yang berusia 17 tahun pada 31 Oktober 2012 memiliki hak pilih, karena itu didata oleh petugas meski pada saat ini masih berusia 16 tahun.

"Petugas pemutakhiran data pemilih harus teliti, terutama mendata pemilih pemula. Jangan sampai ada penduduk yang kehilangan hak pilih," ujarnya.

Penduduk yang sudah meninggal harus dihapus dari data pemilih. Selain itu, kata dia, penduduk sipil yang kemudian menjadi tentara ataupun anggota Polri juga harus dicoret namanya dari daftar pemilih, meski pada pesta demokrasi sebelumnya memiliki hak pilih.

"Anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih," katanya.(ant)
Editor: Iman Suryanto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas