Dewan Bakal Evaluasi 10 Tahun Kinerja BPR Karimun

KARIMUN, TRIBUN - DPRD Karimun akan segera melakukan evaluasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun selama 10 tahun berdiri. Alasannya, penyertaan modal pemerintah daerah yang sudah terbenam Rp2,5 miliar di BPR Karimun tersebut akan dilihat prospektivitasnya terhadap sumbangsih bagi daerah.

“Kalau prospek akan kami upayakan tambah penyertaan modalnya,” kata Raja Kamaruddin, Wakil Ketua Komisi B DPRD Karimun yang membawahi bidang keuangan dan anggaran di kantornya, Senin (14/5).

Menurut politisi Partai Golkar itu, penyertaan modal pemerintah daerah di BPR Karimun perlu mendapat perhatian serius. Penyertaan modal tersebut diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah jika dikelola sesuai harapan. “Tentu saja kalau dikelola dengan baik harapan kita pendapatan daerah bisa meningkat,” katanya. 

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 sebagai revisi Perda sebelumnya tentang pendirian perusahaan daerah BPR, menyebutkan modal awal pendiriannya sebesar Rp5 miliar. Secara bertahap Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah menyertakan modal sebesar Rp2,5 miliar. Penyertaan modal itu diberikan bertahap sejak 2002 hingga 2010 silam.

Anggota Komisi B, Ady Hermawan menjelaskan, BPR bisa berada di bawah pemerintah daerah langsung jika sahamnya  telah mencapai 51 persen atau lebih. Saat ini Pemda baru menyertakan Rp 2,4 Miliyar dan Rp 100 juta dimiliki Bank Riau Kepri.

Untuk memenuhi syarat tersebut, pemerintah daerah mengupayakan penambahan penyertaan modalnya. “Tapi tentunya penambahan modal akan kita lakukan kalau bagus manejemennya dan menghasilkan bagi daerah,” tambah Ady Hermawan yang juga politisi Partai Hati Nurani Rakyat tersebut.

Dari kacamata Ady, BPR Karimun saat ini memang belum memberikan hasil signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah. Per tahunnya, rata-rata hanya menyetor Rp 50 juta saja. “Masih kurangnya mungkin karena masih minimnya penyertaan modal pemerintah daerah ke BPR Karimun,” katanya.  

 Menurunnya pendapatan BPR Karimun bagi kas daerah terjadi pada 2011 lalu.  Alasannya karena BRP berpindah kantor dari Pulau Moro ke Karimun. “Tahun lalu memang sempat merugi, tapi itu karena pindah kantor,” tambahnya.

Selama ini, BPR berkecimpung dalam bisnis perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat, seperti dari tabungan dan deposito. BPR juga melakukan penyaluran kredit ke masyarakat, dan deposito berjangka dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Sementara itu proses evaluasi akan dilakukan dengan langkah pertama menggelar pertemuan dengan pihak BPR. Sayangnya, kegiatan yang dijadwalkan kemarin tidak jadi dilaksanakan karena pihak BPR sedang mengikuti kegiatan MTQ di Bintan bersama rombongan Bupati Karimn Nurdin Basirun. (msa)