Jumat, 28 November 2014
Tribun Batam

Didik : Tanpa PP, Kita Sudah Menjalankan Fungsi Keamanan Laut

Selasa, 5 Juni 2012 13:36 WIB

Didik : Tanpa PP, Kita Sudah Menjalankan Fungsi Keamanan Laut
Tribun Batam/ Argianto
Kalahar Bakorkamla Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo tengah mempresentasikan keunggulan dari Kapal Patroli Kamla Indonesia 4801

Laporan Tribunnews Batam, Iman Suryanto

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Hingga saat ini pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Bakamla dibentuk paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang tersebut diturunkan pada Mei 2008 lalu. Pasalnya sejak berdiriya sejak 6 tahun lalu hingga saat ini belum juga keluar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kalahar Bakorkamla Repubik Indonesia, Laksamana Madya Maritim, Heru Didik Purnomo disela-sela peneyagaran komandan dan awak kapal patroli di Hotel Panorama Regency Hotel, Selasa(5/6/2012).

Didik juga mengatakan sebelumnya pada Juni 2011 memang ditargetkan Bakorkamla sudah bisa berubah menjadi Badan Keamana Laut (Sea and Coast Guard) akan tetapi target tersebut hingga saat ini masih belum terepenuhi mengingat landasan hukumnnya sendiri masih belum ada.

”PP nya saat ini masih menunggu harmonisasi sekaligus mencari celah agar bagaimana PP tersebut bisa di terima oleh seluruh stake holder (12 instansi terkait) supaya semua bagian menjadi legal,” terang Didik.

Didik juga menjelaskan bahwa nantinya Bakamla atau Sea and Coast Guard Indonesia akan di bawah naungan Presiden RI dan secara langsung akan di Koordinasikan oleh Menkopolhukam dengan memiliki beberapa tugas pokok utama yakni melakukan penegakan hukum dan pelanggaran hukum di laut Indonesia, SAR di laut, Pelindung kekayaan alam hayati di seluruh perairan Indonesia, menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta menjalankan tugas pertahanan negara.

”Ketua badan pelaksana itu nantinya adalah Menteri Polhukam, dengan anggota Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Staf TNI Angkatan Laut,” terang Didik.

Kedepan, tambahnya, kita sangat berharap Bakorkamla bisa menjadi Badan Keamanan. Meski demikian tanpa adanya PP tersebutpun pihaknya sudah melaksanakan dan menjalankan fungsi sebagai Bakamla.

"memang belum ada PP nya, namun secara de facto Bakorkamla telah menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan laut," terangnya. (isu)
Editor: Iman Suryanto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas