A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

DPRD Kepri Minta Komisi Terkait Fasilitasi Pembentukan Kabupaten Kundur - Tribun Batam
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Tribun Batam

DPRD Kepri Minta Komisi Terkait Fasilitasi Pembentukan Kabupaten Kundur

Rabu, 20 Juni 2012 01:02 WIB
DPRD Kepri Minta Komisi Terkait Fasilitasi Pembentukan Kabupaten Kundur
Tribun Batam/ Istimewa
Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi
Laporan Thomlimah Limahekin, Wartawan Tribunnewsbatam.com

TRIBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG-
Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi meminta Komisi I DPRD Kepri untuk memfasilitasi tim kajian kabupaten Karimun untuk melakukan kajian potensi daerah Kabupaten Kepulauan Kundur (K3) sekaligus membantu menyelesaikan urusan administrasi teknis dan fisik untuk pemekaran kabupaten tersebut. Karena kedua hal tersebut dinilai DPRD Kepri belum diselesaikan oleh tim kajian kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk.

"Saya sudah terima surat dari Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2KR) yang isinya meminta rekomendasi DPRD Kepri untuk pemekaran K3. Mereka lampirkan juga rekomendasi dari DPRD Karimun, Bupati Karimun (Nurdin Basirun_red) dan gubernur Kepri (HM Sani_red). Sebenarnya sebelum gubernur Kepri, rekomendasi itu diberikan dahulu oleh DPRD Kepi. Dan saya sudah kirim surat untuk tanyakan hal ini kepada gubernur Kepri," kata Nur dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Selasa (19/6).

Nur sendiri mengakui DPRD Kepri akan memberikan rekomendasi yang sama yakni mendudukung pemekaran K3. Namun, bertolak dari rekomendasi gubernur Kepri, dia melihat ada beberapa hal yang diminta oleh gubernur Kepri dalam rekomendasinya itu yakni sesegera mungkin diselesaikan urusan administrasi teknis dan fisik dan secepatnya dilakukan kajian pentensi daerah K3.

"Ini berarti rekomendasi gubernur itu masih menggantung; ada yang belum diselesaikan atau masih mentah. Makanya kami akan minta Komisi I DPRD Kepri untuk memfasilitasi dan mendukung penyelesaian kedua hal ini secepatnya. Karena batas akhir pengajuan pemekaran K3 ke Komisi II DPR RI ini jatun pada 1 Agustus 2012 mendatang. Kami usahakan agar penyelesaian kedua hal ini dilakukan sebelum batas waktu itu," ujar Nur dalam konferensi itu.

Permintaan ini pun ditanggapi oleh Sarafuddin Aluan, ketua Komisi I DPRD Kepri. Aluan sendiri menargetkan akan mengundang pemerintah kabupaten (Pemkab) Karimun untuk menyampaikan persoalan tersebut. Komisi I DPRD Kepri juga, tambahnya, akan membantu tim kajian dari kabupaten Karimun untuk menyelesaikan urusan administrasi teknis dan fisik serta kajian potensi daerah K3 sebagai suatu syarat pengajuan pemekaran sebuah kabupaten/kota.

"Saya melihat sebenarnya ada tanggapan positif dari Pemkab Karimun. Hal ini ditandai dengan upaya Pemkab menyusun Perda pemekaran kecamatan untuk mengantisipasi pemekaran K3 ini. Sebab, di kabupaten Karimun ada 9 kecamatan. Kalau 5 kecamatan mau bergabung dalam K3 maka yang ada hanya 4 kecematan saja. Makanya saya menilai proses administrasi sudah sedang diurus.
Editor: Dedy Suwadha
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas