Senin, 22 Desember 2014
Tribun Batam

Pemkab Bintan Inginkan PSK Pakai Kondom Layani Tamu

Rabu, 27 Juni 2012 20:10 WIB

Pemkab Bintan Inginkan PSK Pakai Kondom Layani Tamu
Tribunnewsbatam/ muhammad ikhsan
KPAD Lakukan MoU dengan Pengelola Lokalisasi di Bintan
Laporan Muhammad Ikhsan Wartawan Tribunnews Batam

BINTAN, TRIBUN - Wajib pakai kondom dan harus memeriksakan kesehatan sekali sebulan. Hal ini merupakan bagian dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Bintan, KPAD Provinsi Kepri bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bintan dengan pengelola Lokalisasi di Km 79, Kecamatan Bintan Utara, Rabu (27/6).

Para pekerja seks yang tak disiplin menjalani MoU ini terancam dikenai sanksi. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bintan, dr Untung Siswanto menjelaskan penandatanganan MoU menjadi upaya serius pihaknya bersama KPAD mencegah penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) di lokasi beresiko tinggi seperti Lokalisasi.

"Mereka para wanita pekerja seks (WPS) ini diharuskan memeriksakan kesehatan melalui klinik yang sudah ada di lokalisasi tersebut. Rutin tiap bulan, serta keharusan penggunaan kondom," sebut dr. Untung, Rabu (27/6).

Program klinik dan penggunaan Kondom yang dicanangkan sejak tahun 2009 dinilai tak berjalan akibat tak adanya sanksi tegas. 

Di Kabupaten Bintan baru Lokalisasi Km 24 yang baru dianggap berhasil, dan bahkan menjadi daerah percontohan nasional penanganan penanggulangan HIV/AIDS. Sementara lokalisasi seperti Km 79 masih dinilai minim.

Sebagai bentuk sanksi yang diberikan dari peringatan hingga 3 kali, pekerja seks yang tak disiplin bisa dikeluarkan dari lokalisasi tersebut. Kantor Desa yang juga menjadi bagian dari tim penanggulangan akan melakukan pengawasan bersama pihak Dinkes. 

"Setiap 3 bulan kami lakukan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan MoU ini, rapat internal bulanan juga akan ada untuk pemantauannya. Daftar pekerja seks di Lokalisasi sudah terdaftar di RT mereka masing-masing dalam wilayah ini," sebut Untung.

Pekerja seks di Lokalisasi biasanya tak menetap lama. Saat pendatang (WPS) baru yang masuk, pasti ada WPS lama ada yang pergi. Untung menegaskan setiap pendatang baru harus segera melaporkan keberadaanya. "Kami sudah berikan arahan pada mami-mami dan pengelola bar di sana terhadap MoU ini," tukasnya.

Para pengelola bar dan "mami" ini dalam MoU tersebut sepakat untuk menekankan penggunaan kondom. "Jangan ada satu blok pakai kondom, sementara blok satunya tak pakai. jadi harus sepakat semuanya. Tergantung mereka, apakah mereka ingin lokasinya menjadi sarang penyakit, atau tempat pencegahan penyakit," tegas Untung. 

Dalam pemeriksaan kesehatan di dua Lokalisasi yang ada di Bintan, Untung mengatakan WPS dikenai biaya hanya Rp. 15 ribu sebagai uang administrasi pengobatan. Untuk obat-obatan sudah di dropping pihak Dinkes. Biaya ini dikatakannya jauh lebih murah dengan pemeriksaan di klinik yang ada di luar Lokalisasi yang bisa mencapai Rp. 100 ribu.

Editor: Dedy Suwadha

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas