Jumat, 21 November 2014
Tribun Batam

CPNS Guru Baru Harus Mengajar di Pulau-pulau

Rabu, 26 Desember 2012 00:49 WIB

CPNS Guru Baru Harus Mengajar di Pulau-pulau
tribunnewsbatam.com/widodo, Dewi UMRAH
SAMPAN- Para siswa SD di Madung Tanjungpinang harus naik sampan pulang pergi ke Sekolah Satu Atap tiap hari.
Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM-  Tak hanya kurikulum baru, beberapa bidang pendidikan lainnya pun ikut dikritisi oleh anggota komisi X DPR-RI. Khususnya pendidikan di daerah-daerah kepulauan seperti Kepri. Minimnya infrastruktur dan kekurangan tenaga pengajar menjadi persoalan tersendiri bagi Kepri.

"Wacananya, bisa saja kita membuat satu sekolah berasrama untuk anak-anak pulau ini. Seperti yang ada di Padang. Jadi mereka nggak perlu pulang pergi setiap hari. Itu memang benar-benar melelahkan mereka pastinya," kata Herlini Amran, anggota komisi X DPR-RI.

Bagi para guru yang baru masuk CPNS seharusnya bisa dikontrak lebih dulu untuk mengabdi di pulau-pulau kecil dalam kurun waktu tertentu. Dan program sertifikasi guru pun harus lebih diperketat. Tidak hanya mengutamakan skill, namun juga komitmen guru dalam mengajar.

"Jangankan untuk mengajar di pulau-pulau. Yang di kota besar saja sering kita lihat mengajar sambil BBM-an.Anak murid disuruh kerjakan LKS, lalu mereka asik duduk BBM-an. Makanya, untuk yang baru masuk mungkin bisa tandatangan perjanjian mengabdi dulu di pulau selama tiga tahun. Sedangkan yang di mainland seperti ini pun harus pertanyakan lagi komitmennya," jelas Herlini. Beberapa permasalahan-permasalahan itu, kata Herlini, tak lepas dari proyeksi anggaran pendidikan juga. Dimana post anggaran pendidikan tidak sepenuhnya untuk meningkatkan pendidikan.

"20 persen dari APBN itu untuk pendidikan, dan itu bukan angka yang kecil. Tapi kok masih ada sekolah empat shift. Tahun 2013 ini total anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 331 triliun, tapi itu tidak sepenuhnya dikelola kementerian pendidikan," ungkap dia.

Kementerian pendidikan, hanya mengelola sebesar Rp 74 triliun saja. Dan di angka itupun masih terpecah-pecah lagi untuk berbagai proyeksi, seperti pembenahan RKB (ruang kelas baru), gaji guru dan sebagainya. Sehingga menurut dia, perlu ada komunikasi dan koordinasi antara staf kementerian pendidikan, termasuk juga lintas kementerian. (*)
Editor: Iswidodo

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas