SENGKETA PULAU BERHALA

Kerja Keras Tim Kuasa Hukum Kabupaten Lingga Akhirnya Berbuah Manis

Pulau Berhala yang diperebutkan antara Provisi Kepri dan Provinsi Jambi akhirnya dimenangkan Provinsi Kepri.

Kerja Keras Tim Kuasa Hukum Kabupaten Lingga Akhirnya Berbuah Manis
tribunnewsbatam/ abdul rahman mawazi
Gapura Selamat Datang di Pulau Berhala
TANJUNGPINANG, TRIBUN - Rasa Syukur tak terhingga langsung dipanjatkan oleh tim kuasa hukum Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, Edward Arfa SH dan Agung Wiradharma SH. 

Keduanya gembira setelah Makamah Kontitusi (MK) memutuskan Pulau Berhala yang diperebutkan antara Provisi Kepri dan Provinsi Jambi akhirnya dimenangkan Provinsi Kepri. 

Menurutnya, kerja keras selama ini berbuah manis, kepenatan yang dia rasakan selama proses hukum berjalan seakan bisa terobati dengan keluarnya putusan MK tersebut. 

Ia menuturkan, selama proses hukum, tim dari kuasa hukum Kabupaten Lingga seakan tidak kenal lelah. Walaupun terus bolak balik Pinang, Lingga dan Jakarta. 

"Tentunya kita merasa sangat bersyukur kepada semua masyarakat yang telah mendoakan keberhasilan ini," ucap Edward yang ditemui Tribun di Tanjungpinang, Sabtu (23/2/2013) siang. 

Namun sangat disayangkan, keberhasilannya ini sekaakan tidak terlihat, karena masyarakat Kepri menilai kemenangan ini adalah hasil dari kerja kerja keras tim dari Pemrov Kepri. 

Padahal, menurut Edward yang berkerja keras selama ini adalah tim kuasa hukum Kabupaten Lingga. Dan timnya yang pertama kali melakukan gugatan pasal 3 UU No. 25 tahun 2002. 

Yakni Tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diketahui, permohonan gugatan UU no 3 dikabulkan oleh MK. Dan dari hasil gugatan itu dimenangkan Provinsi Kepri. 

"Kalau kita tidak menggugat itu sejak awal, tidak akan seperti ini. Awalnya Pemprov menanyakan hal ini, dia mengira kita melawan keputusan dan peraturan yang telah ada di UUD 1945. Sekarang kita fikir secara logika, bagaimana bisa menang kalau UU No. 3 masih ada," ucapnya lagi. 

Dalam penjelasan pasal 3 UU No. 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepri terdapat penafsiran yang berbunyi "Kabupaten Kepri dalam UU ini tidak termasuk dalam wilayah Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk dalam wilayah adminsitratif Provinsi Jambi. Sesuai dengan UU No 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kab Sorolangun, Kab Tebo, Kab Muaro Jambi dan Kab Tanjung Jabung Timur Prov Jambi" 

Menurut Edward, hal ini sengaja ia luruskan atas permintaan dari Bupati Kabupatin Lingga, Daria. Ditakutkan, nanti masyarakat Kabupaten Lingga menanyakan masalah ini. Sebab mereka tahu, Bupati sebelumnya sibuk menyelesaikan masalah ini bersama tim kuasa hukumnya.

"Nanti masyarakat mengira kalau yang bekerja semuanya Pemprov, sedangkan mereka melihat selama ini kita bekerja. Takutnya ada pemikiran negatif dari masyarakat, itu yang kita takutkan," lanjutnya lagi.

Namun, dengan adanya penyataan yang dikeluarkan Edward ini, bukan berarti dia tidak menghargai gubernur. Dia tegaskan agar tidak ada kesalah pahaman nantinya. 

"Saya sangat menghargai sekali gubernur dan jajaran di Pemprov, sekali lagi saya katakan ini untuk meluruskan agar penilaian masyarakat nantinya tidak miring," tuturnya. 

Ditanyakan, apakah dia menyesali pemberitaan yang tidak melibatkan tim kuasa hukum Kabupaten Lingga selama ini. Edward menjawabnya dengan sangat bijaksana. 

"Kalau ada kekeliruan disini, kita harus meluruskan. Yang penting semua masyarakat tahu," tutupnya. (koe)
Editor: Candra P. Pusponegoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved