SKANDAL BANK CENTURY

KPK Jangan Istimewakan Sri Mulyani

KPK berencana memeriksa mantan menteri keuangan Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat terkaiat dugaan skandal bank Century.

TRIBUNNEWSBATAM.COM, JAKARTA-  KPK berencana memeriksa mantan menteri keuangan Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat. Pemeriksaan ini akan dilakukan bulan minggu ketiga April dengan mengirimkan dua penyidik KPK ke sana.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi alasan pemeriksaan di AS ini untuk penyederhanaan saja, sebab lokasi kerja Sri Mulyani berada di negeri Paman Sam itu.

"Rencana KPK ini harus dibatalkan. Kenapa tidak Sri Mulyani yang dipanggil KPK ke Jakarta? Mengirim dua penyidik ke AS, selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani. Seharusnya, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum," kritik Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (5/3).

KPK, tegas Fadli, harus membatalkan rencana ke Washington DC. Menurutnya KPK cukup dengan memanggil Sri Mulyani ke Indonesia. Jika tidak, hal ini malah jadi preseden buruk dalam menegakkan hukum. "Juga jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat," kata Fadli.

Selain untuk menghemat anggaran, hal ini penting agar tidak memberikan perlakuan istimewa pada orang yang diduga terlibat kasus hukum. Sekalipun dia adalah tokoh atau pejabat. Setiap warga negara, sambung Fadli Zon,berkedudukan sama di depan hukum dan harus mematuhi segala proses hukum yang ada didasari konsitusi.

"Saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal Bank Century," pungkas Fadli Zon.

Politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan rencana penyidik KPK mendatangi Sri Mulyani di Washington DC AS adalah tindakan yang mengerdilkan institusi KPK di hadapan publik.
"Sebagai anggota komisi III DPR, saya tidak setuju terhadap rencana tersebut. Konsitutsi kita telah mengatur prinsip persamaan di hadapan hukum atas tiap-tiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu sangat tidak patut dan mencederai amanat konstitusi dan rasa keadilan masyarakat," ujar Ahmad Basarah kepada Tribun, Selasa.

Pengangkatan Sri Mulyani sebagai pejabat teras World Bank di tengah hiruk pikuk dugaan keterlibatannya dalam kasus Century pada waktu itu, ujarnya, telah menimbulkan kecurigaan publik bahwa pihak asing telah terlibat dan mengintervensi dalam upaya penyelamatan Sri Mulyani dari kemungkinan terjerat sanksi hukum atas kasus Century tersebut.

Dengan demikian, jika KPK memeriksa Sri Mulyani di AS, hal tersebut dapat diibaratkan sama dengan KPK sedang berburu kancil di kandang macan. Bukannya KPK akan mendapatkan keterangan yang obyektif, bahkan bisa jadi hasil pemeriksaan KPK akan direkayasa yang menguntungkan Sri Mulyani dan kroni-kroninya," Basarah menegaskan.

Atau bahkan, katanya lagi, bisa menimbulkan kesan bahwa institusi KPK takut jika harus berhadapan dengan kepentingan asing. Anggaran operasional KPK masih sangat terbatas, lalu mengapa harus membuang anggaran dengan membiayai penyidik KPK berangkat ke Amerika. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved