• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Batam

Pertumbuhan Ekonomi Kepri 8,2 Persen itu Hanya Semu

Senin, 18 Maret 2013 14:01 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Kepri 8,2 Persen itu Hanya Semu
Tribunnews Batam / Anne Maria
PASAR- Ilustrasi pasar tradisional di Batam.
Laporan Tribunnews Batam, Alfian Zainal

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM-
Hampir satu dasawarsa Undang Undang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas atau yang jamak disebut kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun, tak banyak yang berubah.

Kawasan yang seharusnya menjadi penggerak investasi nasional ini, tak terpacu oleh stimulus itu. Bahkan, sebagian besar waktu hanya dipenuhi oleh kebingungan-kebingungan karena aturan main dan pengelolaannya yang tidak jelas.

Memang, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri memang cukup kinclong karena pada tahun 2012 lalu, tercatat mencapai 8,21 persen. Tetapi hal itu belum menunjukkan wajah ekonomi yang diharapkan karena Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut lebih besar disumbang oleh sektor konsumsi, bukan produksi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor Provinsi Kepri tahun 2012 mencapai 16.248,40 juta dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 1,40 persen dibanding ekspor tahun 2011. Sementara, di sisi lain, nilai impor justru naik 19,49 persen, yakni 13.210,31 juta dolar.

Masalahnya, bagi pemerintah, tingginya pertumbuhan ekonomi ini, selalu menjadi patokan untuk menyatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah ini sukses. Sementara, di sisi lain, kalangan pengusaha tidak melihatnya sebagai prestasi karena kondisi investasi sebenarnya jalan di tempat, bahkan bisa dikatakan mundur.

Ketua Apindo Ir Cahya, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi Kepri hanyalah pertumbuhan semu karena kenyataannya, tidak banyak investasi yang masuk ke Kepri. Stimulus FTZ hingga saat ini tak membawa dampak bagi perkembangan ekonomi wilayah ini.

Hal itu memang terlihat dari berbagai keluhan yang muncul dalam Ramah Tamah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dan seluruh Kadin di kabupaten/kota di Kepri, Sabtu (16/3) malam di Barelang Seafood, Batam. Kekecewaan terhadap Dewan Kawasan bermunculan karena otoritas pengelolaan FTZ ini dinilai jauh dari harapan.

"Kita selama ini dinina-bobokkan oleh angka pertumbuhan. Pada kenyataannya, pemerintah dan pengusaha di Kepri ini berjalan sendiri-sendiri," kata Ketua Kadin Tanjunginang Bobby Jayanto.

Kondisi ini juga yang membuat Kadin Kepri menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu. Menurut Ketua Kadin Kepri John Kennedy, pihaknya meminta Presiden untuk mengevaluasi kembali organisasi Dewan Kawasan sehingga bisa dicarikan jalan keluar terhadap masalah FTZ ini.

"Kita menginginkan Dewan Kawasan itu diisi oleh orang-orang yang profesional, bukan pemerintah, karena pemahaman pemerintah dengan swasta soal ekonomi sangat jauh berbeda," kata John.

Hal ini didasari oleh mulai berkurangnya kerjasama-kerjasama investasi antara pengusaha domestik dengan investor asing, terutama dari pengusaha di kawasan Singapura Johor dan Riau. Saat ini, kata John, pemerintah Singapura dan Malaysia terus bekerjasama mengembangkan proyek-proyek besar, sementara Kepri seakan ditinggalkan. "Padahal dulu kawasan ini berkembang karena adanya Sijori yang kemudian menjadi Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT). Sampai sekarang pun, komposisi investor Singapura masih yang terbesar di Kepri," tambahnya.

Sejumlah pengusaha yang hadir dalam ramah tamah tersebut juga bertekad akan mendorong pemerintah pusat untuk menyerahkan pengelolaan FTZ ini kepada swasta. Bahkan, beberapa nama sudah dimunculkan, yakni John Kennedy sendiri dan Ibnu Arif, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kepri. "Kita capek begini terus, tak ada kepastian," kata Ketua Kadin Batam Ahmad Ma'ruf. (*)
Editor: Iswidodo
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas