Selasa, 26 Mei 2015

Pertumbuhan Ekonomi Kepri 8,2 Persen itu Hanya Semu

Senin, 18 Maret 2013 14:01

Pertumbuhan Ekonomi Kepri 8,2 Persen itu Hanya Semu
Tribunnews Batam / Anne Maria
PASAR- Ilustrasi pasar tradisional di Batam.

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Hampir satu dasawarsa Undang Undang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas atau yang jamak disebut kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun, tak banyak yang berubah.

Kawasan yang seharusnya menjadi penggerak investasi nasional ini, tak terpacu oleh stimulus itu. Bahkan, sebagian besar waktu hanya dipenuhi oleh kebingungan-kebingungan karena aturan main dan pengelolaannya yang tidak jelas.

Memang, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri memang cukup kinclong karena pada tahun 2012 lalu, tercatat mencapai 8,21 persen. Tetapi hal itu belum menunjukkan wajah ekonomi yang diharapkan karena Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut lebih besar disumbang oleh sektor konsumsi, bukan produksi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor Provinsi Kepri tahun 2012 mencapai 16.248,40 juta dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 1,40 persen dibanding ekspor tahun 2011. Sementara, di sisi lain, nilai impor justru naik 19,49 persen, yakni 13.210,31 juta dolar.

Masalahnya, bagi pemerintah, tingginya pertumbuhan ekonomi ini, selalu menjadi patokan untuk menyatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah ini sukses. Sementara, di sisi lain, kalangan pengusaha tidak melihatnya sebagai prestasi karena kondisi investasi sebenarnya jalan di tempat, bahkan bisa dikatakan mundur.

Ketua Apindo Ir Cahya, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi Kepri hanyalah pertumbuhan semu karena kenyataannya, tidak banyak investasi yang masuk ke Kepri. Stimulus FTZ hingga saat ini tak membawa dampak bagi perkembangan ekonomi wilayah ini.

Hal itu memang terlihat dari berbagai keluhan yang muncul dalam Ramah Tamah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dan seluruh Kadin di kabupaten/kota di Kepri, Sabtu (16/3) malam di Barelang Seafood, Batam. Kekecewaan terhadap Dewan Kawasan bermunculan karena otoritas pengelolaan FTZ ini dinilai jauh dari harapan.

Halaman12
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas