TRIBUN CORNER

Sebenarnya, Preman Ini Menjadi Tanggung Jawab Siapa?

Kasus penembakan Lapas Kelas IIA Cebongan, Provinsi DI Yogyakarta masih terus menjadi topik hangat.

Kasus penembakan Lapas Kelas IIA Cebongan, Provinsi DI Yogyakarta masih terus menjadi topik hangat. Namun, isunya kini bergeser ke masalah premanisme. Di jejaring sosial facebook, misalnya, saat ini, muncul fanpage pengumpulan koin untuk keluarga Alm Serka Heru Santoso.

Heru adalah anggota Kopassus yang dibunuh oleh empat tersangka di sekitar Hugos Cafe, Yogyakarta, yang kemudian memicu aksi balas dendam anggota Kopassus lainnya. Penembakan empat tersangka yang merupakan tahanan Polda DIY ini, oleh TNI AD adalah akibat dari aksi preman yang sudah keterlaluan.

Preman memang fenomena di kota-kota besar manapun di dunia. Berasal dari bahasa Inggris, free man, istilah ini digunakan karena mereka memang identik sebagai orang bebas yang tidak peduli dengan aturan. Tidak heran bila preman ini memang bergaya hidup bebas, termasuk pakaian dan identitasnya yang sering membuat masyarakat risih untuk berdekatan.

Namun, preman juga akrab dengan kejahatan-kejahatan yang tentunya kecil-kecil, tetapi cukup menganggu., seperti copet, parkir liar dan pemalakan. Preman menimbulkan keresahan bila sudah bersentuhan pada persaingan antarkelompok di satu kawasan tertentu, yang biasanya terkait perebutan "lahan" mata pencarian mereka.

Tidak jarang kelompok preman ini juga digunakan oleh pengusaha atau pihak tertentu untuk melindungi usaha mereka. Tidak jarang pula aksi preman ini dikhawatirkan masyarakat bila kejahatan mereka semakin meningkat.

Bahkan, polisi juga kadang memanfaatkan preman ini untuk mengungkap kejahatan karena informasi di kalangan preman biasanya capat beredar.
Preman ini sering digaruk polisi, tetapi sebagian besar mereka kemudian dibebaskan kembali, kecuali mereka yang terbukti melakukan kejahatan atau menyimpan senjata tajam. Masalahnya memang, bila mereka tidak melakukan kejahatan, tentu tifdak bisa dijerat secara hukum.

Keberanian para preman membunuh seorang anggota Kopassus memang harus diakui sebagai perbuatan konyol, bahkan nekad. Di manapun preman hidup, mereka selalu menghindari aparat, baik itu polisi atau TNI. Jadi, tidak heran bila aksi 11 anggota Kopassus di LP Cebingan itu juga tidak sepenuhnya dianggap kejahatan.

Ada masyarakat yang mendukung tindakan itu karena mereka sudah kesal melihat premanisme yang seringkali meresahkan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari komentar-komentar publik di media online atau forum di jejaring sosial. Bahkan, mereka mendorong agar aparat kepolisian serius memberantas aksi premanisme ini karena berpotensi menimbulkan kejahatan yang lebih besar.

Di berbagai kota, polisi juga mulai melakukan razia terhadap preman. Kendati tidak untuk ditahan, setidaknya mereka bisa terdata untuk dibina dan diawasi. Tindakan preventif ini memang lebih sebagai antisipasi agar mereka menjaga tingkah-laku mereka di tengah masyarakat.

Sayangnya, tindakan seperti ini tidak dilakukan terus-menerus sehingga penyakit preman ini sering kambuh lagi. Negara kita juga belum pernah membuat konsep soal gejala sosial yang cenderung semakin meningkat ini. menyerahkan kepada kepolisian jelas bukan langkah yang bijak karena mereka belum tentu melakukan kejahatan.

Aksi bals dendam anggota Kopassus di LP Cebongan memang tidak bisa kita lihat semata-mata sebagai perbuatan main hakim sendiri dan pelanggaran hukum saja. Namun, ada hal lain yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengatasinya.

Bila dengan anggota Kopassus saja mereka tidak takut, bagaimana dengan rakyat sipil yang tak punya senjata? Bahkan, aturan soal premanisme ini lebih penting ketimbang pemerintah sibuk menyiapkan UU Ormas yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. (*)

Penulis: Alfian Zainal
Editor: Candra P. Pusponegoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved