• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Batam

Pensiun dari Wakil Wali Kota Batam, Ria Urusi Masalah Listrik

Kamis, 25 April 2013 19:30 WIB
Pensiun dari Wakil Wali Kota Batam, Ria Urusi Masalah Listrik
TRIBUNNEWSBATAM.COM/ARGYANTO
Ir H RIA SAPTARIKA, mantan Wakil Wali Kota Batam
Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Ria Saptarika, mantan Wakil Wali Kota Batam menjabat ketua umum Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) wilayah khusus Batam.

Kepengurusan Ria dan 4 rekannya dalam lembaga independen itu untuk masa 4 tahun kedepan, dilantik langsung Edi Sayudi, ketua umum DPP Badan Pelaksana PPILN.

Tak hanya pengurus yang dilantik, Edi juga melantik Badan Pelaksana PPILN wilayah khusus Batam yang terdiri dari 5 orang.

"Lembaga ini bertugas memeriksa instalasi listrik dengan daya mulai 450 VA sampai 197 KVA. Apakah speknya bagus, standar material, SNI. Setelah dinilai baik, baru kami mengeluarkan sertifikat layak operasi (SOP)," ucap Edi Sayudi usai pelantikan di PIH Hotel, Kamis (25/4/2013).

Keberadaan PPILN sendiri kata Edi, diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Jika aturan itu dijalankan secara benar, Edi mengatakan seharusnya PLN tidak menyalakan listrik di sebuah rumah atau gedung-gedung sebelum masyarakatnya mendapatkan SOP.

Bagi Batam sendiri kehadiran PPILN masih tergolong baru. Sebelumnya lembaga bernama konsuil, juga memiliki tugas yang sama dengan PPILN sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kedepan, Edi meminta Ria dan kepengurusannya untuk menyosialisasikan tugas dan arti penting PPILN bagi masyarakat. Terutama untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat instalasi yang tak layak pakai.

PPILN ini kata Edi, sudah terbentuk di 28 provinsi di Indonesia, dan Batam merupakan wilayah khusus yang ke-29.

"Batam termasuk wilayah khusus karena PLN-nya juga berdiri sendiri. 28 daerah lainnya semua provinsi, hanya Batam saja yang kota. Tidak ada perbedaan dalam pengerjaan, hanya kami tinggal menyesuaikan saja dengan struktur pemerintahan," ujar Edi.

Hal senada juga diucapkan Ria Saptarika. Menurut Ria, seharusnya kehadiran PPILN berada pada tingkat provinsi. Namun pada tingkat provinsi di Tanjungpinang belum terbentuk. Pasalnya Tanjungpinang masih menginduk di wilayah Riau.

"Untuk di Kepri baru di Batam ini, seharusnya di Tanjungpinang, tingkat provinsi. Tapi nanti Tanjungpinang ada di bawah Batam, karena Batam jadi pengurus wilayah untuk provinsi Kepri," kata Ria.

Ia menambahkan PPILN di dalam kepengurusannya, akan mulai bekerja dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan. Ria tak menampik sejauh ini, Batam belum mempunyai tenaga pemeriksa instalasi yang bersertifikasi, sehingga dalam pengerjaan tugas PPILN kedepannya, masih meminjam tenaga pemeriksa dari pusat.

"Tenaga pemeriksa kami (BP PPILN) belum ada yang sertifikasi, tapi nanti tanggal 6 Mei, ada 6 orang yang kami kirim ke pusat untuk disertifikasi," tuturnya sembari mengatakan kantor PPILN di Batam terletak di komplek Greenland Blok Q Nomor 3 Batam Centre.

M Tagor Eb Sidjabat, direktur teknis PLN Batam, menyambut positif kehadiran PPILN untuk wilayah Batam. Ia berharap dengan hadirnya PPILN dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan instalasi listrik secara baik dan benar.

"PPILN ini sama tugasnya dengan konsuil, memeriksa instalasi listrik. Jadi dengan kehadiran lembaga ini, setidaknya bisa mengurangi resiko kebakaran. Karena sedikit sekali terjadi kebakaran,  kalau instalasi listriknya sudah bagus. (*)
Editor: Candra P. Pusponegoro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas