Tribun Corner

16 Rumah Sakit di Jakarta Mundur dari Program KJS

Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang sedang tinggi-tingginya. Gebrakan spektakuler tak bisa diterima oleh DPRD DKI Jakarta.

Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang sedang tinggi-tingginya. Namun, berbagai gebrakan spektakuler dan cepat, tak semuanya bisa diterima oleh DPRD DKI Jakarta. Kini, antara wakil rakyat dengan Jokowi mulai berseberangan terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Jokowi sebulan setelah ia terpilih menjadi gubernur.

Harus diakui, KJS ini menimbulkan eforia yang membuat seluruh rumah sakit di Jakarta kelimpungan oleh membludaknya jumlah pasien. Akibatnya, banyak yang tidak sanggup karena tarif berobat yang ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan.

Belakangan, 16 rumah sakit menyatakan mundur dari program KJS. Namun, dari jumlah itu, 14 rumah sakit kembali mendukung program Pemprov itu karena ada janji akan menaikkan tarif premi rumah sakit yang menggunakan Indonesia Case Basic Group's (INA CBG's) melalui PT Askes (Persero) ini.  

Saat ini, dengan tarif Rp 23 ribu per pasien, dinilai terlalu kecil. Keberatan ini langsung direspon oleh Pemprov yang berencana menaikkan tarif tersebut. Hal inilah yang membuat 14 rumah sakit urung mundur dari program yang sangat membantu rakyat Jakarta ini.

Masalahnya, kisruh ini kemudian menjadi politis karena DPRD DKI Jakarta merasa tidak pernah dilibatkan dan menganggap program itu kacau-balau. Hak Interpelasi pun digulirkan dan kabarnya sudah ditandatangani oleh 30 anggota dewan.

Bahkan, ada anggota Dewan yang mengancam akan mencopot Jokowi. Anggota Komisi E DPRD DKI Asraf Ali mengatakan bahwa hak interpelasi itu bisa mengarah kepada pemakzulan Jokowi. Ia menilai Jokowi terlalu terburu buru memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Selain itu, ada anggota DPRD yang tidak tahu Pemprov menggandeng Askes karena tidak pernah dilibatkan. Padahal, penggandengan PT Askes tersebut adalah amanat Undang Undang Badan Pengelola Jaminans Sosial (BPJS), bukan kehendak Jokowi-Ahok.

Lucunya lagi, DPRRI justru mendukung langkah Jokowi karena baru Jokowilah yang baru berani menerapkan INA CBG's lebih cepat dari target nasional, tahun 2014. DPR bahkan balik mengancam rumah sakit yang menolak program ini. Mereka dianggap melanggar UU.

Pertanyaan yang menggelitik saat ini, apakah DPRD DKI Jakarta serius akan memakzulkan sang gubernur? Tentunya langkah ini harus dipikir dengan matang mengingat Jokowi adalah gubernur yang paling dicintai rakyat saat ini. Bahkan, nama Jokowi selalu masuk dalam tiga besar calon  presiden yang diinginkan rakyat melalui berbagai rangkaian survei.

Bila Dewan serius menginterpelasi Jokowi, bahkan menggalang pemakzulan, maka mereka harus berhadapan dengan jutaan rakyat DKI Jakarta. Upaya itu sama saja dengan melawan air bah. Akan sangat mudah bagi warga Jakarta untuk menduduki kantor DPRD karena mereka tidak akan mau pemimpin mereka diusik.

Jokowi memang tidak peduli dengan berbagai tekanan tersebut. Hal itu terlihat dari rencana Pemprov DKI akan meluncurkan lagi 1,7 juta KJS bagi warganya. Sebab, tidak mungkin hanya keran berbagai akses dari eforia KJS ini, program yang sangat penting itu harus dihentikan.

DPRD juga seharusnya berkaca diri, ikut mencarikan jalan keluar agar program ini sukses. Bukan sebaliknya, asal menyalahkan pemerintah. Masalah utamanya justru karena ketidaktahuan mereka dengan UU.

Penulis: Alfian Zainal
Editor: Candra P. Pusponegoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved