• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 20 Oktober 2014
Tribun Batam

Kepala Dinas Kebersihan Batam Suleman Nababan Bantah Akal-akalan

Jumat, 31 Mei 2013 10:43 WIB
Kepala Dinas Kebersihan Batam Suleman Nababan Bantah Akal-akalan
Tribunnewsbatam.com/Argianto DA Nugroho
Air lindi yang mengalir dari kolam di bawah tumpukan sampah basah di TPA Telaga Punggur Batam diduga air lindi ini mengalir hingga ke laut.
Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM -
Suleman Nababan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, membantah tudingan pendemo yang menyatakan pihaknya membuat akal-akalan dengan meminta petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini terkait tuntutan pesangon yang dimintakan 31 mantan petugas DKP yang telah diberhentikan tim nya.

"Bukan akal akalan, kami tidak mau terjebak jadi masalah di kemudian hari, makanya masih menunggu petunjuk dari BPK dan BPKP. Karena di APBD yang ada upah buruh bukan pesangon," ucap Suleman yang ditemui awak media di kantor DKP di Sekupang, Kamis (30/5/2013) siang.

Menurut Suleman, DKP perlu meminta petunjuk kepada kedua instansi di atas, lantaran pihaknya masih mencari payung hukum agar anggaran bisa dikeluarkan untuk membayar pesangon ke 31 mantan petugas DKP tersebut.  

"Saat ini kami masih menunggu. Kalau mereka (BPK dan BPKP) bilang keluarkan, akan kami keluarkan. Kami masih cari payung hukumnya. Karena niat baik belum tentu baik dari segi hukum," ujarnya diplomatis.
 
Disinggung berapa jumlah pesangon yang akan dikucurkan pihaknya per orang, lagi lagi Suleman tak mau berspekulasi. Ia tak mau membahas angka nominal jika BPK dan BPKP memungkinkan pihaknya mengeluarkan pesangon untuk ke 31 mantan petugas DKP itu. Meskipun ada pihak yang mengatakan DKP akan mengeluarkan dana lebih kurang Rp 450 juta.

"Nggak ada angka angka, nggak ada mungkin mungkin. Kita tunggu saja kepastian dari BPK," ucap Suleman.

Ia mengatakan, sesuai mekanisme perekrutan pekerja di dinasnya, sistem yang dipergunakan yakni swakelola, per tahun anggaran. Sehingga kebutuhan pekerja tiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

"Inikan pekerjaan yang nggak bisa diukur, swakelola. Jadi DKP mencari tenaga kerja setiap tahunnya sesuai anggaran yang tersedia. Kalau nggak ada anggaran, ya nggak dipakai," katanya.
Editor: Candra P. Pusponegoro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
82022 articles 3 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas