• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 29 Juli 2014
Tribun Batam

Kami Sepakat Menolak SK Menhut

Selasa, 30 Juli 2013 19:14 WIB
Kami Sepakat Menolak SK Menhut
Tribunnewsbatam.com/Dinas KP2K Batam/Zabur Anjasfianto
Keterangan gambar berdasarkan SK Menhut No 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 diklasifikasikan warna biru (hutan lindung), warna hijau (hutan taman wisata), dan warna pink beralih fungsi: TWA Mukakuning, Bukit Tiban, Batuampar I, Batuampar II, dan Batuampar III 

Laporan Tribunnews Batam, Zabur Anjasfianto

BATAM, TRIBUN - Warga Batuaji, Batam, sepakat menolak SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang perubahan lahan. Mereka berasal dari tiga kelurahan, yakni Kelurahan Kibing, Kelurahan Buliang, dan Kelurahan Bukit Tempayan.

Dengan terbitnya SK Menhut itu, warga Batuaji kembali menjadi monyet lagi. Hal ini tertuang dalam rapat warga yang diselenggarakan pada Kamis (25/7/2013) malam. Demikian disampaikan Syarial Lubis, tim koordinator penolakan SK Kemenhut, Minggu (28/7/2013) kemarin.

Syarial Lubis menyebutkan hasil rapat tersebut pertama akan memasang spanduk penolakan di beberapa tempat baik di kawasan Batuaji maupun di lokasi publik lainnya.

"Dalam spanduk itu nantinya ditulis Dengan keluar SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013, tentang perubahan lahan, sertifikat rumah tidak laku lagi, harga rumah turun lagi dan warga Batuaji jadi monyet lagi,"ujarnya.   

Menurutnya, hasil rapat itu, semua warga sepakat terus memperjuangkan hak-haknya, meski pun harus mengorbankan waktu dan biaya serta pekerjaan.

"Ya kalau sudah dijadikan kawasan hutan lindung rumah yang ditempati. Kami pasti jadi monyet, karena tinggal di hutan. Itulah istilahnya, agar pejabat yang mempunyai wewenang bisa berpikir dengan bijak lagi," ujarnya.

Dia menceritakan persoalan sertifikat di Batam mulai muncul pada 2004 silam. Itu sebabnya pada tahun itu juga dibentuk Tim Padu Serasi yang terdiri dari perwakilan OB (Otorita Batam), Pemko Batam, Pemerintah Provinsi Kepri, LIPI, akademisi, BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Tim ini telah melakukan pengecekan dan melakukan survei ke lokasi yang ditunjuk sebagai lahan pengganti hutan lindung tersebut. Namun persoalan ini terus mencuat kembali pada tahun 2006.

Ribuan warga Batam, khususnya warga Batuaji dan sekitarnya dari berbagai perumahan menggelar unjuk rasa karena sertifikat yang dimiliki tidak bisa diangunkan ke bank.

Puncaknya saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan gratifikasi alih fungsi hutan lindung Baloi. Meski KPK hanya menyelidiki dugaan gratifikasi, namun sejak saat itu persoalan lahan terus terbongkar.

Ternyata banyak kawasan hutan lindung yang sudah dialokasikan ke pengembang, tanpa persetujuan
dari Kementerian Kehutanan.

BPN sendiri waktu itu sempat dibingungkan dengan perbedaan data dan peta yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dengan BP Batam.

Banyak di peta BP Batam disebutkan tidak masuk lagi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi, tapi di peta milik Kementerian Kehutanan ternyata masih berstatus hutan konservasi dan hutan lindung yang belum dialihfungsikan.

Kementerian Kehutanan sendiri pernah menyurati BPN RI bahwa sedikitnya ada 52.000 bangunan yang berdiri di atas lahan adalah hutan lindung dan hutan konservasi.

Kemenhut pun mengingatkan BPN untuk tidak menerbitkan sertifikat. BPN Pusat kemudian mengomunikasikan dengan BPN Batam. BPN Batam akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 246/640/VIII/2006 tentang lahan-lahan tempat berdirinya rumah warga yang merupakan hutan lindung pada 4 Agustus 2006.

Surat edaran ini kemudian direspon beberapa perbankan di Batam. Mereka menolak sertifikat rumah dan ruko yang lahannya berstatus hutan lindung sebagai jaminan saat pengajuan kredit.

Penolakan itu sontak membuat warga dan pengusaha properti marah. Masalah ini terus menggelinding dan berlarut-larut.

"Baru pada 19 November 2009, BPN bersama BP Batam, Pemko Batam, dan Polres Barelang bertemu hingga diperoleh kesepakatan bahwa sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang terlanjur diterbitkan BPN Kota Batam, baik yang dimiliki perorangan maupun badan hukum, dinyatakan sah sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960,"ujarnya.

Kemudian BPN Batam juga bersedia melaksanakan pelayanan-pelayanan pertanahan berupa pemecahan sertifikat induk, proses balik nama, hak tanggungan atas sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai yang telah diterbitkan Kantor BPN Kota Batam.

Kesepakatan bersama ini diakui oleh Bank Indonesia, sehingga tidak ada lagi bank yang menolak sertifikat rumah atau ruko di atas hutan lindung dan hutan konservasi saat diagunkan.

Namun kesepakatan itu tidak menyelesaikan persoalan. Karena masih ada puluhan ribu rumah di atas
hutan lindung dan hutan konservasi yang sertifikatnya belum keluar.

Khususnya yang dibangun di atas bulan Juli 2006. BP Batam, Pemko Batam, Polres dan BPN Batam juga telah sepakat pemberian sertifikat baru ditunda sampai keluar surat keputusan alih fungsi hutan lindung dan hutan konservasi dari Kementerian Kehutanan.

"Sejak tahun 2006 BPN Batam tidak lagi menerbitkan sertifikat rumah atau ruko yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Baru muncul persoalan baru, warga yang sudah lunas membayar kredit rumah tapi tidak dapat sertifikat," katanya.

Editor: Candra P. Pusponegoro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas