Tribun Corner

Maraknya Pungutan Kepala Sekolah

Para wali murid SDN 006 Mangsang, Batam keberatan dengan inisiatif sekolah yang meminta uang tambahan Rp 500 ribu dengan istilah "uang partisipasi".

Maraknya Pungutan Kepala Sekolah
Tribunnewsbatam.com/Argianto DA Nugroho
MOGOK - Para guru di SDN 02 Sei Panas, Batam mogok belajar mengajar protes kebijakan Kepala Sekolah, 15 Maret 2013.

Wacana pungutan liar di sekolah negeri kembali di Batam. Para wali murid SDN 006 Mangsang, Batam keberatan dengan inisiatif sekolah yang meminta uang tambahan Rp 500 ribu dengan istilah "uang partisipasi".

Dengan istilah yang "ngeret" itulah, para orangtua akhirnya mempersoalkannya hingga ke Dinas Pendidikan setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin pun mengakui jika tindakan Kepala Sekolah melanggar aturan, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Ia pun berjanji memroses masalah ini.

Terulangnya kasus pengutan liar di sekolah negeri memang layak mendapat perhatian. Bahkan hal itu seakan sudah menjadi rahasia umum.

Hanya mungkin saja, ada wali murid yang paham dan kemudian berani memersoalkan, tapi ada juga wali murid di sekolah lain yang memilih tutup mata. Faktanya, kasus pungli terus bermunculan tiap tahun.

Benarkah hal itu karena lemahnya pemahaman para kepala sekolah terhadap peraturan? Ataukah karena sanksi yang terlalu ringan hingga tak memberikan efek jera? Atau justru karena lemahnya kesadaran para wali murid? Entahlah.

Melihat sistem pendidikan kita, sebenarnya semua telah diatur. Sekolah negeri sebagai penyelenggara program wajib belajar, dilarang memungut biaya operasional dan biaya investasi dari peserta didik atau wali murid.

Sebab dalam hal biaya operasional sekolah, semua telah ditutupi Biaya Operasional Sekolah (BOS). Demikian juga mengenai biaya investasi semua terinci dari kucuran APBD/APBN.

Kalaupun perlu suatu pembiayaan tambahan untuk kepentingan sekolah, prosedurnya juga jelas, misalnya melalui persetujuan Komite Sekolah, dan lain-lain.

Jika kemudian atas nama biaya personal tetapi diklaim sebagai biaya operasional yang dipungut oleh kepala sekolah, tentu itu sebuah pelanggaran.

Halaman
12
Penulis: Purwoko
Editor: Candra P. Pusponegoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved