• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 20 Agustus 2014
Tribun Batam

Gubernur Sani Akan Revisi UMK Batam 2014

Minggu, 24 November 2013 13:23 WIB
Gubernur Sani Akan Revisi UMK Batam 2014
Tribunnewsbatam.com/Anne Maria Silitonga
Gubernur Kepri Drs H Muhammad Sani (mengenakan baju warna oranye) melakukan pertemuan tertutup bersama perwakilan buruh dan serikat pekerja di Sanur, Batam Centre. Pertemuan ini difasilitasi Kapolda Kepri Brigjen Pol Endang Sudrajat, Sabtu (23/11/2013) siang.

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria SIlitonga

BATAM, TRIBUN - Gubernur Kepri HM Sani meminta waktu tiga hari untuk merevisi SK Nomor 984 tentang UMK Batam tahun 2014. Pernyataan tersebut diungkapkan Sani di hadapan serikat pekerja dan buruh se-kota Batam dalam pertemuan tertutup yang difasilitasi oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol Endang Sudrajat, Sabtu (23/11/2013) siang di Sanur, Batam Centre.

Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, kata Surya Dharma Sitompul, anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam merupakan inisiatif para buruh sejak satu minggu yang lalu. Dari pertemuan tersebut, cukup mengagetkan bahwa gubernur mengaku belum pernah menerima surat rekomendasi dari Wali Kota Batam yang terkait upah kelompok usaha.

"Pertama sekali kami mendapatkan informasi pertemuan ini tadi malam lewat sms jam 10.00 dari Kapolda. Setelah tadi bicara-bicara, rupanya ada mis yang terjadi antara jajaran gubernur dengan gubernur sendiri. Sebab, dari wako sudah memenuhi dokumen-dokumen yang terkait UMK dan upah kelompok usaha. Itu sudah dikirimkan ke Kadisnaker Provinsi, tapi Pak Gubernur bilang tidak ada menerima yang tentang kelompok usaha. Makanya ia cuma menetapkan UMK saja," jelas Surya Dharma usai pertemuan kemarin.

Ia memaparkan, Wali Kota Batam sudah mengirimkan tiga surat rekomendasi kepada Gubernur Kepri. Termasuk salah satunya rekomendasi tentang upah kelompok usaha.

"Pertama rekomendasi nomor surat 020 yang komplet, yang dikembalikan lagi sama pak Gubernur. Kedua rekomendasi dengan nomor surat 032 tentang UMK dan surat rekomendasi ketiga 033 tentang upah kelompok usaha yang menguatkan yang pertama itu. Ada yang tidak menyampaikan rekomendasi 033 itu ke Gubernur, kami nggak tahu siapa yang bermain di sini," tegasnya.

Alhasil, dari pertemuan kali itu, menurut Surya Dharma Gubernur meminta waktu selama tiga hari untuk memperbaiki SK 984 tentang UMK Batam. Perbaikan itu, nantinya akan mengakomodir upah kelompok usaha yang menjadi tuntutan pekerja.

"Beliau tadi tidak secara eksplisit mengasih tahu akan diperbaiki atau ganti baru SK-nya. Tadi juga nggak ada kesepakatan yang tertulis, lebih ke deal bersifat gentle lah. Pak Gubernur gantian yang minta kami bisa nggak menenangkan teman-teman yang di bawah. Jadi beliau minta waktu dari tanggal 25-27 November," papar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jendral SBSI Batam itu.

Melihat hasil pertemuan tersebut, kata Surya, pihaknya sepakat untuk menunda aksi mogok nasional yang telah direncanakan sebelumnya.

"Kami tunda dulu. Tapi ketika tidak ada keputusan apa-apa dari gubernur, baru kami aksi tanggal 28-30 November 2013," tegasnya lagi.

Sementara itu, Tagor Napitupulu, Kepala Disnaker Provinsi Kepri yang ditemui di tempat bersamaan enggan mengomentari persoalan tidak sampainya surat rekomendasi nomor 033 ke tangan gubernur. Padahal, menurut pekerja, rekomendasi tersebut diterima langsung olehnya dari Pemko Batam.

"Kalau saya no comment sajalah yah," kata Tagor yang langsung melarikan diri ke dalam sedan putih miliknya.

Editor: Candra P. Pusponegoro
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
97792 articles 3 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas