Haruskah Kita Mengatakan Bahwa “Hakim Juga Seorang Manusia”

Adakah di antara kita yang membaca berita mengenai dokter Bambang? Dia dipidana 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Kasasi?

Haruskah Kita Mengatakan Bahwa “Hakim Juga Seorang Manusia”
Tribun Batam/Istimewa
Direktur Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Batam, Tredi Wibisaka SH. 

Adakah di antara kita yang membaca berita mengenai dokter Bambang? Dia dipidana 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Kasasi?

Alasannya karena melanggar pasal 76 Jo. 79 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Dokter).

Berita tersebut mungkin bagi sebagian orang tidak menarik dibandingkan dengan aksi walk out fraksi Partai Demokrat dalam sidang DPR RI terkait pengesahan Undang-undang Pilkada.

Pemberitaan mengenai aksi walk out Fraksi Partai Demokrat di sidang DPR RI memang lebih “seksi” daripada perkara divonisnya seorang dokter 1,5 tahun karena tidak memiliki izin praktik saat menangani pasiennya.

Ironisnya majelis hakim kasasi yang memvonis dokter Bambang masih mengunakan pasal 76 Jo. Pasal 79 UU Praktik Dokter yang sudah dinyatakan Inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-V/2007 tertanggal 19 Juni 2007 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan sebagian;

Menyatakan Pasal 75 ayat 91) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang-undang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

Halaman
12
Editor: Candra P. Pusponegoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved