BP Batam Siapkan Sagu Hati untuk Warga Rempang Galang

BP Batam akan memberikan sagu hati kepada warga yang menetap atau memanfaatkan lahan di sekitar kawasan Rempang-Galang.

BP Batam Siapkan Sagu Hati untuk Warga Rempang Galang
Tribun Batam/Istimewa
Jembatan Barelang (Batam, Rempang, dan Galang). 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM-‎ BP Batam akan memberikan sagu hati kepada warga yang menetap atau memanfaatkan lahan di sekitar kawasan Rempang Galang.

Hal itu jika status quo di kawasan tersebut resmi dicabut oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Direktur PTSP dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho seluruh bangunan ataupun Kebun sayur, buah dan peternakan Ayam milik warga di sana hanya berstatus‎ pemanfaatan lahan saja.

Oleh sebab itu, tidak kewajiban bagi BP Batam untuk memberikan ganti rugi apapun kepada warga di sana.

"Lahan itukan (Relang) semua milik negara. Tidak ada ganti rugi, yang ada sagu hati," ujar pria yang akrab disapa Djoko itu.

Ia pun menegaskan, bahwa di kawasan tersebut tidak ada satu pun lahan yang sudah dialokasikan pihaknya ke perusahaan maupun masyarakat. Djoko mengatakan, seluruh masyarakat yang melakukan aktifitas di sana hanya diberikan surat untuk pemanfaatan lahan saja.

"Di dalam aturannya, setiap lahan yang ada di Batam khususnya Relang hanya berupa hak guna bangunan, pengelolaan dan pemanfaatan. Jadi di sana itu hanya pemanfaatan saja," ucap dia.

Djoko pun menegaskan agar pejabat terkait di kawasan tersebut seperti Lurah dan Camat untuk tidak mengeluarkan surat pemanfaatan lahan. Namun hingga kini pihaknya belum ada melakukan pertemuan dengan Lurah dan Camat di Relang, terkait janji mendagri untuk mengeluarkan permendagri baru.

"Kami tetap menunggu dari Mendagri dulu. Nantikan ada turunannya ke Wali Kota. Wali Kota yang meneruskan ke Camat dan Lurahnya," kata dia.

Dengan begitu, seandainya ada masyarakat yang mengklaim lahan di Relang adalah miliknya, harus dibuktikan dengan legalitas surat kepemilikan. Bahkan pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila masyarakat di kawasan tersebut tidak mau di relokasi.

"Ya ke pengadilan saja. Dilihat status suratnya seperti apa, sebab sampai sekarang statusnya masih hutan lindung," kata dia.

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help