Oknum Aparat Tewas di Lokalisasi Batam

Hindari Gesekan, Anggota DPRD Kepri Minta Markas Marinir Dipindahkan

"Ini sangat meresahkan, buat Batam dan Kepri kurang aman,"tambahnya lagi.

Hindari Gesekan, Anggota DPRD Kepri Minta Markas Marinir Dipindahkan
tribunnews batam/argianto
Tiga dari 11 pemuda yang menjadi korban penyiksaan sekelompok pria berpakaian preman karena diduga terkait pembunuhan Sertu Purwinanto, anggota Yonif 10 Marinir/SBY yang tewas di kawasan lokalisasi Teluk Pandan Batuaji, Batam, Kepri, Jumat (12/2/2015). 

Laporan Tribunnews Batam, Thomm Limahekin

TRIBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG- Kasus penyiksaan sejumlah pria pascakematian Sertu (Mar) Purwinanto, anggota Yonif 10 Marinir/SBY, membuat lokalisasi Teluk Pandan, Batam, Jumat (13/2/2015), menuai kecaman dari pejabat di Kepri.

Anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Batam Ruslan Kasbulatov menjadi salah seorang yang mengecam penganiayaan tersebut. Dia bahkan secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pihak yang terlibat dalam rangkaian kasus kematian anggota marinir sampai penganiayaan warga sipil.

"Saya ini anggota Dewan yang tinggal lama di Batam. Dari dulu, saya sendiri tidak ingin Markas Batalyon Marinir itu ditempatkan di Setokok. Hal tersebut pasti akan menimbulkan permasalahan. Nah, kecemasan saya sejak dahulu tersebut satu demi satu akhirnya terbukti," ungkap Ruslan ketika dimintai tanggapan di DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (16/2/2015) siang.

"Ini sangat meresahkan, buat Batam dan Kepri kurang aman,"tambahnya lagi.

Dia coba merunut beberapa kasus yang melibatkan warga sipil dan oknum-oknum aparat. Dia menyebutkan, beberapa waktu lalu, sejumlah warga sipil di Pantai Melur daerah Galang diancam dengan senjata oleh oknum aparat.

Belum hilang kasus ini dalam ingatan warga, kini oknum aparat kembali terlibat permasalahan dengan warga pascakematian anggota mereka di kawasan Teluk Pandan.

"Mereka pikir, sikap mereka yang main comot, culit warga sipil di rumah, dipukul dan dibuang di mana saja itu dianggap baik. Bahkan sampai saat ini, nasib dua warga sipil masih belum pasti," tegas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Tidak cuma sekadar mengeritik, Ruslan juga memberikan usulan. Pertama, dia mengajurkan agar alat-alat perang Batalyon Marinir itu ditempatkan terpisah dari Markas Batalyon. Sebab, keberadaan alat-alat tersebut bisa saja memancing naluri prajurit untuk bermain senjata.

Dia juga bertekad akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut direncanakan akan dikirim pada Selasa (17/2) hari ini. Melalui surat tersebut, dia meminta Jokowi meninjau ulang penempatan Markas Batalyon di daerah Setokok itu.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepri untuk mengambil alih penyelidikan kasus penganiayaan warga sipil ini, kalau Polresta Barelang lambat menangani kasus ini. Saya bakal ajak kawan-kawan Komisi I untuk memanggil Komandan Batalyon (Danyon) Marinir dan Komandan Gugus Keamanan Armada Lauat (Danguskamla). Kami mau dengar tanggapan mereka terkait kasus ini," tegas Ruslan lagi.

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved