Dispenda Kota Batam Tak Berani Pungut Pajak Gelanggang Permainan

Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam kesulitan menarik pajak hiburan dari tempat gelper yang ada di Kota Batam.

Dispenda Kota Batam Tak Berani Pungut Pajak Gelanggang Permainan
TRIBUNNEWS BATAM/ZABUR ANJASFIANTO
Mesin Gelper saat diamankan jajaran Polresta Barelang di simpang Base Camp, Sagulung, Batam, Senin (29/12/2014). 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBAT‎AM.COM, BATAM- Belum jelasnya ketentuan mengenai gelanggang permainan dari Kementerian Pariwisata menyulitkan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam untuk menarik pajak hiburan dari tempat gelper yang ada di Kota Batam.

Pasalnya, hingga saat ini, keberadaan gelper masih menimbulkan kesimpangsiuran antara melanggar hukum atau tidak.

Akibatnya, Dispenda pun tak berani untuk menarik pajak dari gelper.

Kepala Dispenda Kota Batam, Jefridin mengungkapkan saat ini pihaknya hanya menarik pajak gelper dari beberapa tempat usaha permainan anak-anak.

"Kalau pajak gelper itu baru beberapa saja yang isinya memang permainan anak-anak. Saya nggak hafal jumlahnya. Cuma untuk gelper yang gonjang-ganjing ini menyulitkan. Soalnya bentar mereka dikasih buka, bentar ditutup sama kepolisian. Maka selagi nggak ada izin, atau tidak memenuhi persyaratan, kami nggak memungut pajaknya," tutur Jefridin di lantai 4 Gedung Wali Kota, Selasa (17/3/2015).

‎Namun begitu, Jefridin mengungkapkan bahwa pemasukan daerah yang bersumber dari pajak hiburan gelper terbilang kecil.

"Kalau pemasukan pajak hiburan totalnya belasan miliar. Angka saya tak hafal, semua ada di kantor. Tapi dari belasan miliar itu, dari gelper kecil saja. Yang termasuk pajak hiburan‎kan, ada gelper, pub, massage," tutur Jefridin.

‎Kecilnya pendapatan dari total pajak hiburan tak lepas dari ketetapan Perda Pajak Daerah Kota Batam. Jika menurut UU perpajakan persentase pajak hiburan sebesar 75 persen, maka Batam baru menerapkan 15 persen sesuai Perda tersebut.

Meski demikian, Jefridin menyatakan secara potensi realisasi, dibandingkan daerah lain, pendapatan pajak hiburan di Batam cukup tinggi.

"Yang saya tahu penerapannya 75 persen, atau sesuai UU baru Sulawesi Selatan," ucap dia.

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help