Pemko Batam Usulkan Warga Kampung Tua Dibebaskan dari UWTO

Pemko Batam mengajukan usulan pembebasan UWTO terhadap lahan kampung tua.

Pemko Batam Usulkan Warga Kampung Tua Dibebaskan dari UWTO
Tribunnewsbatam.com/Argianto DA Nugroho
Petugas dari BPM Batam (bertopi merah) didampingi perwakilan masyarakat Tanjung Uma saat mengukur luas kampung tua di Tanjung Uma, Batam, Senin (28/10/2013). 

Laporan Tribunnews Batam, Anne ‎Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM-‎ Pemko Batam mengajukan usulan pembebasan UWTO terhadap lahan kampung tua.

Usulan itu sudah diajukan oleh Pemko Batam ke BP Batam untuk dilanjutkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan tembusan ke provinsi Kepri.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang membeberkan hal itu berharap agar usulan segera disetujui oleh Kemenkeu. Jika sudah mengantongi persetujuan tersebut,‎ baru akan dilakukan sertifikasi.

"BP atas rekomendasi kita, akan membuat surat ke Menteri Keuangan, untuk membebaskan UWTO kampung tua," ujar dia usai Musrenbang tingkat kota di Batam Centre, Rabu (18/3/2015).

Dahlan memaparkan saat ini sudah ada tujuh kampung tua yang selesai diverifikasi. Pengukuran terakhir di kampung tua Nongsa Pantai pun sudah mulai dilakukan. Namun, kendala saat ini bukan pada proses pengukuran, melainkan hak untuk penyerahan kampung tua dari pemerintah ke masyarakat.

"Sebelum sertifikasi, kami masih membicarakan mengenai peralihannya. Kampung tua inikan menyangkut dua hal, pertama di luar kewenangan kita yang harus mendapat persetujuan kementerian. Sebenarnya bukan persetujuan, tapi penegasan saja, bahwa kampung tua kesepakatannya antara BP Kawasan, Pemda dan Pemprov," tutur Dahlan.

Nantinya masih perlu dibahas apakah kampung tua akan diserahkan dari BP Batam ke pemilik lahannya, atau dari BP Batam ke Pemko Batam, baru kemudian diberikan oleh Pemko ke pemilik lahan.

‎Sementara yang kedua, sesuai aturan semua lahan dibawah BP Batam, harus membayar UWTO. Tapi pemilik lahan di kampung tua tidak bersedia membayar.

"Mereka (warga) tidak mau UWTO per 30 tahun, tapi selamanya. Makanya tadi kita sudah buatkan rekomendasinya, tinggal tunggu dulu keputusan Menkeu," kata Dahlan.

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved