Bagi Hasil Migas Turun 63,5 Persen, Proyek di Batam Terancam Dipangkas

Program pembangunan Pemko Batam terancam dipangkas, menyusul turunnya bagi hasil dari sektor migas hingga 63,5 persen.

Bagi Hasil Migas Turun 63,5 Persen, Proyek di Batam Terancam Dipangkas
net
Kepala Dispenda Kota Batam Jepridin 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Program pembangunan Pemko Batam terancam dipangkas, menyusul turunnya bagi hasil dari sektor migas hingga 63,5 persen.

Penurunan tersebut sebagai dampak dari menurunnya harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir ini. Bagi hasil yang awalnya ditargetkan Rp 144 miliar, turun menjadi sekitar Rp 50-an miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, Jefridin memaparkan pada tahun 2014 perolehan bagi hasil migas di APBD Batam mencapai Rp 144 miliar, dan itu menjadi rujukan ke tahun 2015. Namun setelah pihaknya berkonsultasi ke kementerian keuangan, maka realisasi diperkirakan hanya mencapai 36,5 persen.

"Setelah kemarin kami konsultasi ke Menkeu, ada penurunan akibat harga minyak dunia turun. Kalau di kita mungkin tidak terlalu signifikan, karena kita bukan kota penghasil migas. Tapi kayak di Natuna, di Siak dan Bengkalis itu terasa sekali," ucapnya.

Meski tidak terlalu signifikan, ia khawatir penurunan tersebut akan berpengaruh pada program kerja Pemko Batam.

"Pilihannya, kalau kita tidak bisa juga meningkatkan PAD, mau tidak mau program kegiatan di APBD itu bisa dipotong. Tapi itu yang berhak menjawab Bappeda lah. Cuma saya perkirakan implikasinya ke sana," kata Jefridin.

Ia pun berharap agar pendapatan kota Batam dapat dari PBB dan BPHTP dapat menutupi kekurangan tersebut. Sebab, ia tak dapat lagi mengharapkan dari sektor perhotelan yang diakui sudah mulai menurun pendapatan pajaknya.

"Kalau ditutup dari pajak hotel juga berat, karena ada SE (surat edaran) Menpan itu. Sekarang saja pendapatan pajak hotel kita sudah berkurang sekitar satu persen. Kalau normatif biasanya tembus 16,7 persen, dua bulan terakhir ini angkanya menjadi 15,35 persen," ucapnya.

Begitu pula dari sektor pajak hiburan yang menurutnya belum maksimal. Dimana, Perda Pajak daerah kota Batam tergolong longgar dalam memungut pajak hiburan.

"Perda kita mengatur hanya 15 persen, sedangkan UU saja 75 persen. Kemudian, yang menjadi wajib pajaknya kalau omset usahanya di atas Rp 10 juta. Kalau di bawah itu tidak dipungut pajak. Berbeda dengan kota lain seperti Makasar yang Rp 250 ribu saja sudah dipungut pajaknya," ucap Jefridin.

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help