Pemko Gugat Mantan Anggota DPRD Batam Gara-Gara Utang Tunjangan Komunikasi

Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggugat perdata mantan anggota DPRD Batam priode 2009-2014.

Pemko Gugat Mantan Anggota DPRD  Batam Gara-Gara Utang Tunjangan Komunikasi
Tribunnews batam/anne maria
Walikota Batam Ahmad Dahlan memberikan jawaban soal penataan parkir di Batam pada rapat paripurna DPRD Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (25/11/2014). 

Lapoiran Tribunnews Batam, Zabur A

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggugat perdata mantan anggota DPRD Batam priode 2009-2014.

Pasalnya sejumlah dari mereka belum mengembalilkan dana tunjangan komunikasi (TKI) ke kas daerah.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, Salasa (31/3/2015) lalu.

Sebagai penggugat Pemko Batam menggandeng jaksa sebagai Pengacara Negara dalam hal ini Seksi Perrdata dan Tata Usaha (DATUN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Kasi Datun Kejari Batam, Ridho, mengaku pihaknya sudah melayangkan gugatan perdata beberapa waktu lalu ke PN Batam.

Namun sidang yang seharusnya berlangsung Rabu (22/4) terpaksa ditunda karena masih melengkapi administrasi.

“Mereka (mantan anggota DPRD Batam) digugat karena tak bisa melunasi dana TKI. Padahal mereka sudah berjanji akan mengembalikan dana tersebut,” kata Ridho.

Menurutnya, mantan angngota DPRD Batam priode 2009-2014, ada yang masih menjabat DPRD Batam, dan ada yang tidak menjabat lagi.

Dana TKI yang belum dikembalikan itu jumlahnya bervariasi. Tetapi, sesuai pasal 29 A ayat (1) PP No 21 Tahun 2007, dana TKI itu harus dikembalkan ke kas daerah.

"Ada yang puluhan juta, ada yang tinggal beberapa juta lagi. Jumlahnya bervarasi, saya tak hafal," kata Ridho.

Mengenai nama -nama yang digugat terkait pengembalian dana TKI, Ridho menolak untuk menyebutkan. Dia beralasan dalam sidang akan disebutkan dan diketahui publik.

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help