Uang Opersional Raskin Belum Cair, Kades di Anambas Datangi Kantor Bupati

Kades menuntut uang operasional raskin dari bagian administrasi perekonomian Setdakab Anambas yang hingga saat ini belum diterima.

Uang Opersional Raskin Belum Cair, Kades di Anambas Datangi Kantor Bupati
TRIBUNNNEWS BATAM / UCU RAHMAN
Ilustrasi demo raskin.

Laporan Tribunnews Batam, SM Rohman

TRIBUNNEWSBATAM.COM, ANAMBAS- Sejumlah kepala desa mendatangi kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mereka datang bukan untuk menghadiri sebuah acara, namun mereka menuntut uang operasional raskin dari bagian administrasi perekonomian Setdakab Anambas yang hingga saat ini belum diterima.

Sayuti R, Kepala Desa Putik Kecamatan Palmatak yang ditemui mengatakan, awalnya ia bersama sejumlah Kades lainnya telah melakukan petemuan dengan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Anambas untuk menanyakan kejelasan mengenai uang operasional tersebut.

Dalam pertemuan yang dilakukan pada awal Juli 2015 tersebut, diketahui uang operasional direncanakan akan cair menjelang Kepala Bulog di Tarempa datang.

"Kami datang lagi tanggal 9 Juli, namun sampai sekarang belum ada kejelasan juga. Sementara, beras sudah kami ambil di gudang Bulog di Antang. Kami capek juga bolak balik terus tidak ada kepastian seperti ini," ujarnya Senin (13/7/2015).

Ditemani sejumlah kades dari Kecamatan Palmatak lainnya, ia menjelaskan besaran uang operasional raskin yang diterima desanya mencapai Rp 5,1 juta per triwulan digunakan untuk keperluan distribusi beras menuju desanya.

Belum cairnya dana operasional untuk raskin sejumlah desa ini, membuat sejumlah kades terpaksa berbohong dengan buruh yang mengangkut beras dari gudang Bulog yang ada di Antang menuju desa mereka.

"Dana operasional itu kami gunakan untuk distribusi beras. Mulai dari bayar pompong, bayar upah buruh ke pelabuhan, untuk bayar tosa, dan lain sebagainya. Besaran uang operasional ini tergantung jumlah beras yang diterima tiap desa. Untuk Desa Putik kami menerima jatah beras sebanyak 9 ton 720 kilogram. Nah, dana ini belum cair kami kan terpaksa berbohong dengan buruh. Belum lagi tuntutan dari masyarakat yang menyumpah kades makan duit. Ini kan sudah tidak benar lagi," bebernya.

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved