PWI Karimun akan Kawal Dugaan Kasus Ancaman Oknum DPRD pada Wartawan iNews

PWI cabang Kabupaten Karimun bersuara atas kasus dugaan pengancaman terhadap wartawan media elektronik iNews, Zainal Abidin Mohan (46).

PWI Karimun akan Kawal Dugaan Kasus Ancaman Oknum DPRD pada Wartawan iNews
Istimewa
ilustrasi kekerasan terhadap wartawan 

Laporan Tribun Batam, Rachta Yahya

TRIBUNNEWSBATAM.COM, KARIMUN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Kabupaten Karimun bersuara atas kasus dugaan pengancaman terhadap wartawan media elektronik iNews, Zainal Abidin Mohan (46).

Pengancaman yang diduga dilakukan oleh Za, oknum anggota DPRD Kabupaten Karimun  berujung pelaporan ke polisi oleh Zainal Cs, Rabu (26/8/2015).

Sekretaris PWI Kabupaten Karimun, Riadi mengaku menyayangkan kasus tersebut terjadi.

Pasalnya, kedua pihak, wartawan dengan DPRD Karimun, selama ini memiliki hubungan cukup baik dari sisi profesionalisme.

Meski begitu, PWI Kabupaten Karimun akan terus memantau perkembangan kasus tersebut terutama langkah penyelidikan oleh Polres Karimun.

“Sangat kami sayangkan kasus itu terjadi dan kami akan kawal kasusnya. Kita akui hubungan dengan DPRD Karimun dengan wartawan selama ini cukup harmonis tapi kalau ada salah satu pihak yang merasa tidak puas, silakan saja membuat laporan ke polisi. Kalau benar kasusnya pengancaman saat tugas peliputan, kami PWI Kabupaten Karimun pasti akan bela,”kata Riadi, Kamis (27/8/2015).

Riadi meminta kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

Seorang wartawan yang baik dalam menjalan tugas peliputan di lapangan selalu dibekali dengan kode etik jurnalis, santun dan mengedepankan praduga azas tak bersalah.

Begitu juga dengan narasumber, berdasarkan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 18 ayat 1, Bab VIII Ketentuan Pidana bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas peliputan produk jurnalistik berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers 40/1999 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun
atau denda paling banyak Rp 500 juta.

“Kami PWI berharap, semua pihak termasuk wartawan untuk dapat memahami undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tersebut sehingga kasus-kasus pengancaman, pembredelan dan sejenisnya tidak terulang kembali di masa akan datang. Kalau semua wartawan diancam akan berpengaruh terhadap pemberian informasi publik yang independen dan kredibel,” kata Riadi. (*)

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved