Ini Penyebab Batal Dilantiknya 11 PNS jadi Pejabat di Pemko Batam

Sebanyak 11 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Batam batal dilantik dalam pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko.

Ini Penyebab Batal Dilantiknya 11 PNS jadi Pejabat di Pemko Batam
tribunnews batam/dewi haryati
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan melantik 206 pejabat esselon III, IV, dan lurah di lingkungan pemerintah Kota Batam, Kamis (2/4/2015) di Aula Lantai 4, Gedung Pemerintah Kota Batam. Foto ilustrasi 


Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- ‎Sebanyak sebelas pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Batam batal dilantik dalam pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Batam, Kamis (27/8/2015) sore.

Setelah menunggu tiga jam lamanya, pegawai yang sudah mengenakan jas tersebut hanya bisa terduduk lesu karena namanya tidak dipanggil untuk dilantik.

Mereka hanya melihat rekan-rekannya yang lain mengucap sumpah jabatan di depan pemuka agama dan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan yang membacakan sumpah tersebut.

Sementara sebagian lainnya memilih langsung buru-buru keluar dari ruang pertemuan di lantai V Gedung Pemko Batam tersebut melewati pintu samping.‎

Alwi, Sekretaris BKD yang ditemui usai pelantikan membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, pelantikan sebelas orang itu terpaksa ditunda mengikuti arahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam, Agussahiman.

"Bukan dibatalkan, tapi ditunda. Pertama masalah waktu. Kedua juga belum ada persetujuan. Ada sebelas orang. Itu yang berikan pengarahan Pak Sekda," ujar Alwi.

Menurut Alwi, nama-nama sebelas orang tersebut sebenarnya sudah diajukan sebelumnya.

Namun, belum mendapatkan persetujuan penuh dari pimpinan.

"Sudah diajukan namanya, cuma namanya rotasi dan mutasi inikan harus ada persetujuan pimpinan. Ada Sekda, Pak Wali, Pak Wakil. Mungkin yang satu sudah oke di Sekda dan Pak Wali, tapi belum di Wakil Wali Kota, atau sebaliknya. Ini harus ‎ada persetujuan ketiganya," tutur Alwi.

Namun demikian, Alwi enggan mengomentari banyak mengenai alasan penundaan tersebut.‎ (*)

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help