Soal Pembatalan Pelantikan, Wako Batam: "Tanya Sekda Sajalah"

Terkait batalnya pelantikan 11 PNS untuk menjadi pejabat di lingkungan Pemko Batam, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan tak mau menjawab hal tersebut.

Soal Pembatalan Pelantikan, Wako Batam:
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Walikota Batam, Ahmad Dahlan 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Terkait batalnya pelantikan 11 PNS untuk menjadi pejabat di lingkungan Pemko Batam, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan tak mau menjawab hal tersebut.

Padahal, bisa jadi pelantikan yang seyogyanya dilakukan Kamis (27/8/2015) kemarin kemungkinan menjadi pelantikan terakhir yang akan dilakukannya.

"Itu tanya Sekda sajalah. Ada sepuluh kalau tidak salah yang tidak dipanggil namanya,"kata Dahlan.

Ia justru mengalihkan pembicaraan bahwa ada dua sejarah yang terjadi di hari pelantikan itu.

"Pertama, hari ini kita melaksanakan pelantikan dengan lelang jabatan untuk pertama kalinya. Kedua, saya selaku wali kota melantik semua eselon enam bulan sebelum masa jabatan saya berakhir," ujar Dahlan.

Dahlan menyebutkan, untuk proses pelantikan dengan lelang jabatan ini memakan waktu selama kurang lebih enam bulan.

Prosesnya mempunyai tahapan yang jelas serta dengan sistem terbuka. Ia berharap ini menjadi bagian dari percontohan di Batam.‎

Adapun beberapa nama pejabat yang tetap dilantik hari itu, seperti Asril mantan Kabag Umum yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Batam menggantikan Gintoyono Batong.

Gintoyono Batong sendiri dipercaya menjabat sebagai Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan menggantikan Syuzairi yang kini menjadi assisten bidang Tata Pemerintahan menggantikan Raja Supri.‎

Sementara itu, Asril, Kadistako yang baru mengatakan akan segera melaksanakan tugas yang ada di Distako usai pelantikan tersebut.

Ia yang sudah lama berkoordinasi juga dengan Gintoyono sebagai pejabat lama mengatakan optimis melakukan apa yang menjadi tupoksi di dinasnya.

Apalagi, saat ini dinas yang baru dipimpinnya tersebut banyak mendapat sorotan. Mulai dari beberapa kasus hukum, hingga serapan anggaran murni 2015 yang disebut tidak maksimal.

"Nanti kita akan minta arahan pimpinan seperti apa. ‎Sebenarnya tidak perlu takut tersandung kasus hukum, selama kita sesuai aturan main. Nanti kita akan pahami dulu bersama dengan staf apa yang menjadi tupoksi, dan cermati kondisinya. Serta tidak lupa koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas kami ini. Harus persuasif dan koordinasi dengan staf," tutur Asril. (*)

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved