Pilwako Batam 2015

Hati-Hati Terjebak Kampanye Hitam Pilkada! Sanksinya Denda Rp 1 M

Di tengah massa kampanye ini suhu politik semakin memanas, salah satunya seperti dengan banyaknya kemunculan kampanye hitam lewat jejaring sosial.

Hati-Hati Terjebak Kampanye Hitam Pilkada! Sanksinya Denda Rp 1 M
kesbangpol.kemendagri.go.id
Ilustrasi 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, ‎BATAM - Panwaslu Kota Batam mengantisipasi kampanye hitam (black campaign) melalui media sosial (medsos).

Ketua Panwaslu Kota Batam, Suryadi Prabu, yang dihubungi wartawan via telepon, Rabu (23/9/2015) mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pada masa kampanye ini, tak terkecuali kampanye melalui medsos.

"Kami terus memonitoring tahapan Pilkada sesuai jadwal KPU, baik itu pelaksanaan di lapangan maupun yang lewat media sosial," ujarnya.

Apalagi, di tengah massa kampanye ini suhu politik semakin memanas, salah satunya seperti dengan banyaknya kemunculan kampanye hitam lewat jejaring sosial, contohnya facebook.

Menurutnya, dalam jejaring sosial kinipun semakin banyak bermunculan grup-grup diskusi atau grup pendukung pasangan calon (Paslon) tertentu yang membahas berbagai isu-isu miring mengenai Paslon tertentu.

"Hal‎ itu ikut jadi perhatian kita. Meskipun jumlah personel kita terbilang minim, kita tetap profesional dan berupaya maksimal dalam pengawasan. Begitu juga pengawasan di kecamatan-kecamatan," katanya.

Suryadi mengatakan, Paslon harus mendaftarkan akun media sosial yang dimiliki tim sukses dan relawan.‎

Pendaftaran diperlukan untuk memudahkan penyelenggara dan pengawas guna mengawasi materi kampanye yang disampaikan Paslon.

Menurutnya, aturan pembatasan ini sulit diterapkan alasannya setiap orang memiliki akses yang tidak terbatas untuk membuka akun baru dan berinteraksi di medsos.

"Mungkin tak maksimal, tapi peran serta masyarakat, pengawas pemilu dan pemantau pemilu kami harap membantu KPU menegakkan aturan ini untuk menciptakan pesta demokrasi yang lebih baik," tuturnya.

Terakhir ia mengatakan, ada dua sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku kampanye hitam di medsos, yakni pidana pemilu atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 1.

Adapun ancaman hukumannya paling lama enam tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1 miliar.‎ (*)

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help