Kabupaten Anambas Masih Kekurangan Tenaga Guru

Kami langsung datang agar Anambas bisa mendapat tambahan guru. Tenaga pengajar ini merupakan hasil rekrutmen dari pusat

Kabupaten Anambas Masih Kekurangan Tenaga Guru
IST
GURU tengah mengajar ilustrasi

Laporan Tribunnews Batam, Septyan Mulia Rohman

TRIBUNNEWSBATAM.COM, ANAMBAS - Dinas Pendidikan (Disdik) Anambas'>Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini mengandalkan Guru Tidak Tetap (GTT), untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.

Sebanyak 65 GTT yang berasal dari dua universitas, kini menjadi tumpuan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Anambas tetap berjalan.

"Ada GTT yang berasal dari dua universitas yakni UPI Bandung serta dari Aceh. Mereka saat ini, ditempatkan pada beberapa sekolah yang ada di Anambas," ujar Kepala Dinas Pendidikan Anambas, Herianto kepada sejumlah awak media, Jumat (9/10/2015).

Adapun jumlah guru yang berstatus PNS saat ini mencapai 545 orang, serta 154 orang merupakan tata usaha yang ada di sekolah-sekolah.

Disdik pun sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kekurangan guru di Anambas ini.

Selain mengusulkan untuk membuka formasi guru pada penerimaan pegawai pada tahun-tahun sebelumnya, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan tenaga pengajar dari kementrian.

"Upaya ke pusat sudah kami lakukan, termasuk saat mendapat undangan rapat di Makassar. Kami langsung datang agar Anambas bisa mendapat tambahan guru. Tenaga pengajar ini merupakan hasil rekrutmen dari pusat yang nantinya akan ditempatkan ke daerah, khususnya daerah perbatasan," terangnya.

Tidak hanya tenaga pengajar, sejumlah fasilitas pendukung untuk kegiatan tenaga pengajar seperti laboratorium pada beberapa sekolah, juga diakuinya masih menjadi perhatian.

Disdik pun berkomitmen agar mutu serta kualitas pendidikan di Anambas dapat meningkat.

Upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Anambas, sayangnya kurang diimbangi pegawai, khususnya tenaga pengajar yang mengajukan pindah keluar Anambas.

Menanggapi hal ini, Herianto menjawab diplomatis terkait fenomena ini. Menurutnya, SKPD hanya meneruskan instruksi dan berkas, karena finalnya ada di kepala daerah.

"Kami hanya menjalankan perintah saja. Dalam hal ini, kuncinya ada di kepala daerah sebagai pemberi kebijakan," ujarnya.(*)

Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help