Kejari Usut Korupsi BPR Karimun, Modusnya Pinjam Pakai Nama Kreditur

Kejari Tanjungbalai Karimun mengusut kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun.

Kejari Usut Korupsi BPR Karimun, Modusnya Pinjam Pakai Nama Kreditur
internet
Logo BPR Karimun

Laporan Tribunnews Batam, Rachta Yahya

TRIBUNNEWSBATAM.COM, KARIMUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun mengusut kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun.

Bahkan tahap pengusutan sudah naik ke level penyidikan melalui surat perintah Kajari Tanjungbalai Karimun, SPRINT 01/N.10.12/Fd.1/9/2015 tertanggal 14 September 2015.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungbalai Karimun, Rizky Rahmatullah mengatakan progres penyidikan yang dilakukan penyidik mengalami banyak kemajuan.

Bahkan modus apa yang digunakan mulai terlihat yakni menggunakan modus pinjam pakai nama kreditur, padahal pemilik nama atau kreditur diduga tidak mengetahui.

“Modusnya pinjam pakai nama untuk menjadi kreditur, sementara yang dipinjam pakaikan namanya tidak tahu namanya dipakai untuk jadi kreditur. Apakah mereka (kreditur, red) terima fee, kami belum tahu, sejauh ini ngakunya tidak ada terima,” kata Rizky, Senin (19/10/2015).

Siapa kreditur fiktif tersebut, Rizky mengatakan dominan bekerja sebagai buruh yang bermukim di daerah hinterland seperti Kundur dan Moro.

Jumlahnya sejauh ini, ia sebut terpantau sekitar 14 orang.

Sebagian sudah dimintai keterangannya dalam status sebagai saksi, sementara sisanya berhalangan hadir karena masalah rentang jarak dan kondisi.

“Kami upayakan dalam waktu dekat ini, semuanya selesai. Termasuk itu juga (penentuan tersangka, red). Progres (penyidikan) mengalami banyak kemajuan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semuanya selesai,” terang Rizky.

PD BPR Karimun diduga melakukan penyalahgunaan penyertaan modal dari Pemkab Karimun sebesar Rp 1,5 milyar dari jumlah total dana Rp 2,5 milyar melalui APBD Karimun.

Rizky juga mengatakan ada beberapa kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi di PD BPR Karimun, salah satunya dengan adanya upaya manipulasi data.

Penerima kredit fiktif seolah-olah ada untuk kemudian dicairkan dana dalam jumlah bervariasi.

Selain itu, diduga juga adanya ketidakseimbangan antara nilai agunan kreditur lebih kecil dengan modal kredit yang dicairkan.

“Nilai agunannya cuma Rp 10 juta malah dicairkan Rp 100 juta. Kreditur hanya butuh Rp 10 juta, malah tetap dicairkan Rp 100 juta. Untuk audit BPK belum ada, pelan-pelan lah,” ungkap Rizky. (*)

Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved