Pilgub Kepri 2015

Kubu SAH Menang Gugatan, 52.665 Pemilih Harus Dikembalikan dalam DPT

Sidang Sengketa penghapusan 52.665 pemilih dalam DPT akhirnya dimemangkan kubuh Paslon Soerya-Ansar (SAH).

Kubu SAH Menang Gugatan, 52.665 Pemilih Harus Dikembalikan dalam DPT
tribunnews batam/purwoko
Aksi dorong-dorongan antara personel polisi dengan pendemo yang memaksa masuk ke kantor KPU Batam di Sekupang, Kamis (15/10/2015). 

Laporan Tribunnews Batam, Thomm Limahekin

TRIBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG- Sidang Sengketa penghapusan 52.665 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang oleh KPU Kepri, akhirnya mencapai titik akhir di Kantor Bawaslu Kepri di Tanjungpinang, Senin (26/10/2015) siang.

Sidang yang melibatkan KPU Kepri sebagai termohon dan tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Soerya-Ansar (SAH) sebagai pemohon berakhir dengan kemenangan tim SAH.

Kemenangan tersebut disambut dengan penuh kegembiraan oleh para simpatisan dan pendukung Soerya-Ansar.

"Sidang sengketa penghapusan 52.665 pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT sudah diputuskan. Sengketa tersebut dimenangkan oleh kami, tim kuasa hukum SAH,"kata Urip Santoso, salah seorang anggota tim kuasa hukum SAH kepada Tribun Batam, Senin malam.

Urip menjelaskan, kemenangan dalam sengketa Pilkada tersebut harus dijalankan oleh KPU Kepri.

Konsekuensi yang mesti dihadapi oleh pihak termohon ini adalah bersedia mengembalikan status 52.665 pemilih yang namanya sudah terhapus itu ke dalam DPT.

"Jadi, KPU Kepri harus mengembalikan lagi status 52.665 pemilih yang dihapus itu ke dalam DPT lagi. Pokoknya kami memenangkan sidang sengketa tersebut. Besok (hari ini, red) kami akan mengambil berita acaranya,"tegas Urip lagi.

Akhir dari sidang sengketa Pilkada tersebut dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kepri Razaky Parsada.

Kepada Tribun Batam, Razaky mengatakan bahwa sidang sengketa Pilkada ini diakhiri dengan kesepakatan antara KPU Kepri dan tim kuasa hukum SAH.

"Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan sengketa ini untuk ditangani Bawaslu Kepri. Tetapi kami memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak guna mencapai kata sepakat," jelas Razaky.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyepakati bahwa KPU Kepri harus mengembalikan status para pemilih yang sudah dihapus ke dalam DPT sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baik KPU Kepri maupun tim kuasa hukum SAH juga menyetujui kalau para pemilih yang tidak memenuhi persyaratan untuk termasuk dalam DPT, akan tetap terhapus.

"Dua poin itulah yang disepakati oleh KPU Kepri dan tim kuasa hukum SAH," tegas Ketua Bawaslu Kepri itu. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help