Naikkan Pas Pelabuhan Seenaknya, Lis Darmansyah: Pelindo Seperti Orde Baru

Gaya Pelindo itu sama seperti orde baru. Manajemen Pelindo menganggap memiliki otoritas penuh

Naikkan Pas Pelabuhan Seenaknya, Lis Darmansyah: Pelindo Seperti Orde Baru
Istimewa
Pelindo Tanjungpinang 

Laporan Tribunnews Batam, Thom

TRIBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG - Aksi unjuk rasa mahasiswa ke Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Tanjungpinang, hampir sama dengan apa yang menjadi keresahan Pemko Tanjungpinang.

Rasa kecewa atas manajeman Pelindo yang dinilai tertutup juga disoroti sorotan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah.

"Saya melihat, ada ketidakseriusan dari Pelindo menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan kepentingan daerah. Gaya Pelindo itu sama seperti orde baru. Manajemen Pelindo menganggap memiliki otoritas penuh," komentar Lis ketika dimintai tanggapan, Senin (26/10/2015) siang.

Menurut Lis, Dahulu ada perjanjian antara Pelindo dan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terkait pembagian hasil pengelolaan pelabuhan tersebut. Perjanjian tersebut diakui Lis sudah berakhir.

Namun, Pelindo seolah-olah mengakhir begitu saja perjanjian itu tanpa memenuhi tanggung jawabnya sesuai isi perjanjian.

"Pelindo memiliki kewajiban menyerahkan uang sebesar miliar rupiah kepada Pemda pada Juni 2015. Namun, uang tersebut belum diserahkan juga oleh Pelindo. Uang itu seakan dijadikan simpanan Pelindo. Lagi pula Pelindo juga begitu tertutup dalam pengelolaan keuangannya," kritik Lis seraya meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pengelolaan keuangan di Pelindo.

Selain pengelolaan keuangan yang tidak transparan, di mata Lis, Pelindo selalu mau berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya dari usaha pelabuhan ini.

Hal ini bisa terlihat dari kebijakan Pelindo yang menaikkan tarif masuk pelabuhan tanpa memikirkan secara matang dampak kenaikan tarif itu bagi masyarakat.

"Pelindo seenak-enaknya main naikkan pas pelabuhan. Yang dipikirkannya adalah cari untung saja. Lihat saja, fasilitas pelabuhan yang pertama dibangunnya adalah mesin untuk pembayaran pas masuk pelabuhan," celetuk Lis.

"Pelindo naikkan tarif itu harus dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu. Nanti bukan Pelindo yang dikejar melainkan Pemda," tegas Wali Kota Tanjungpinang itu lagi.

Tidak cuma itu, Pelindo juga justru disoroti dalam hal statusnya sebagai pihak ke-3 dalam memberikan bantuan kepada masyarakat setempat.

Lis menilai, selama ini, Pelindo tidak pernah menyadari statusnya sebagai pihak ke-3 dalam membantu masyarakat Tanjungpinang.

"Bantuan pihak ke-3 dari Pelindo tidak jelas. Keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat tak jelas dan terbuka. Intinya Pelindo harus memikirkan kondisi daerah dan masyarakat. Pelindo misalnya harus menyediakan ruang pemeriksaan kesehatan yang lebih layak, kantor polisi dan lain-lain. Yang dipikirkannya adalah mesin untuk bayar. Jadi yang dipikirkannya adalah untung saju," tegas Wali Kota Tanjungpinang itu berulang kali. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help