Walikota Tanjungpinang: Pelindo 1 Adalah Penjajah!

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menganggap PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Cabang Tanjungpinang sebagai penjajah.

Walikota Tanjungpinang: Pelindo 1 Adalah Penjajah!
Istimewa
Pelindo Tanjungpinang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menganggap PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Cabang Tanjungpinang sebagai penjajah.

Mengingat hingga saat ini PT Pelindo belum juga membayarkan hak bagi hasil pas pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Padahal Legal Opinion (LO) sebagai dasar pembayaran sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

"Sebenarnya dalam klausal perjanjian, Pelindo tidak boleh menghentikan perjanjian sepihak. Namun sekarang pungutan pas tetap, tapi pembagiannya tidak. Ini namanya Penjajah. Arogannya jangan terus-terusan!," kata Lis, Kamis (29/10) saat melakukan peninjauan di pasar Bestari Bintan Center.

Dia menjelaskan, seharusnya sesuai perjanjian awal, dalam pungutan pas Rp5.000 untuk penumpang, ada jatah untuk Pemko Tanjungpinang Rp750.

Sedangkan untuk pungutan Rp3.000 bagi pengantar, penjemput di pelabuhan domestik, Pemko mendapatkan jatah Rp1.000.

Di pelabuhan internasional penumpang dipungut Rp13.000, jatah untuk Pemko Rp5.000. Meskipun sudah tidak ada ikatan perjanjian kerjasama dengan Pemko, sampai saat ini pungutan tetap dilakukan sebesar harga tersebut.

Menurut Lis karena tidak dibayarkan ke Pemko Tanjungpinang namun pungutan masih tetap, maka hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 2,9 milyar dan harus diserahkan kepada Pemko Tanjungpinang.

Jumlah tersebut baru hitungan sampai dari April 2012 sampai Maret 2014. Jika dihitung sampai akhir 2015 ini, maka hak bagi hasil Pemko Tanjungpinang yang ditahan Pelindo 1, sekitar Rp 4 milyar.(*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved