Kurangi Kesalahan Administrasi Soal Lahan di Tanjungpinang, BPN Lakukan Sosialisasi

“Saya telah memerintahkan lurah menginventarisasi pertanahan di wilayahnya masing-masing," kata Lis

Kurangi Kesalahan Administrasi Soal Lahan di Tanjungpinang, BPN Lakukan Sosialisasi
Tribun/MIkhwan
Peserta sosialisasi yang digelar BPN 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Untuk meminimalisir tumpang tindih kepemilikan lahan atau tanah di Kota Tanjungpinang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerimaaan Negara Bukan Pajak di BPN.

Sosialisasi dilaksanakan di Aula Bulang Linggi Kantor Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Senin (9/11/2015).

Kegiatan dengan tema Mewujudkan Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum Hak atas Tanah itu, dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah.

Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kota Tanjungpinang Asnen Novizar mengatakan selain PP Nomor 13 tahun 2010, pemberian hak tanah juga harus merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang.

“Demi mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam penerapan pertanahan, maka kebijakan peraturan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman dan pegangan atau petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah," katanya.

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan tanah merupakan objek vital.

Menurut Lis, di Tanjungpinang sampai kini belum ditemukan masalah tanah yang krusial, meskipun hampir semua wilayah memilki masalah tertentu, Pemko Tanjungpinang sejak 2014, telah mengantisipasinya.

"Antara lain dengan diterbitkannya surat tanah seperti alas hak yang dicetak dengan security printing. Ini agar tidak dapat diduplikasi pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab," katanya.

Menurut dia, kegiatan yang dilakukan BPN itu tidak mungkin dapat menghilangkan permasalahan tanah. Namun setidaknya diharapkan dapat berdampak menurunnya kesalahan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan pertanahan kedepannya.

“Saya juga telah memerintahkan lurah untuk menginventarisasi pertanahan di wilayahnya masing-masing," katanya.

Untuk itu kepada 200 peserta yang terdiri dari Camat, Lurah dan RW se Kota Tanjungpinang, Lis menghimbau untuk benar-benar mengikuti kegiatan itu, agar dapat menangani permasalahan atau konflik yang mungkin timbul terkait pertanahan. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved