Cholderia Merasa Dikriminalisasi Terkait Tuduhan Pemalsuan Tanda Tangan

Atas putusan tersebut, aku Cholderia, ia melalui kuasa hukumnya langsung melakukan banding

Cholderia Merasa Dikriminalisasi Terkait Tuduhan Pemalsuan Tanda Tangan
tribun/aprizal
Cholderia (kanan) memberikan keterangan pers 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kepri, Cholderia, tidak terima dituntut selama 8 bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negri (PN) Tanjungpinang, Rabu (11/11/2015).

Terdakwa, selaku kuasa hukum 327 eks karyawan PT Rotarindo Busana Bintan (PT RBB) yang dirumahkan perusahaan, dinyatakan terbukti memalsukan sejumlah tanda tangan eks-karyawan sebagai persyaratan mengajukan sita eksekusi aset PT RBB.

"Dalam kasus ini, saya merasa sudah dikriminalisasi oleh majelis hakim PN Tanjungpinang. Saya dilaporkan oleh mantan ketua PN Tanjungpinang, Setiabudi Tedjocahyono. Dalam dakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai laporan Setiabudi, saya dituduh memalsukan sejumlah tanda tangan eks-karyawan PT RBB yang dirumahkan,"kata Cholderia kepada awak media, Rabu (11/11/2015).

Sesuai laporan, Setiabudi yang juga dihadirkan dalam persidangan, kata Cholderia, majelis hakim sependapat dengan saksi bahwa tindakan yang dituduhkan kepada dirinya telah merugikan PN Tanjungpinang secara inmateril.

Atas putusan tersebut, aku Cholderia, ia melalui kuasa hukumnya langsung melakukan banding.

"Saya merasa tidak pernah memalsukan sejumblah tanda tangan eks-karyawan PT RBB. Selaku kuasa hukumnya waktu itu, saya tidak pernah berhubungan langsung dengan karyawan yang di rumahkan itu.

Data-data dan tanda tangan karyawan untuk persyaratan pengajuan eksekusi aset PT RBB, saya terima dari Sekretaris FKUB. Tuduhan memalsukan tanda tangan sejumlah karyawan, syarat dengan konspirasi Setiabudi dan Abun, selaku Direktur PT RBB untuk menghindari membayar pesangon karyawan yang dirumahkan senilai Rp 7,6 miliar lebih," tegas Cholderia.

Cholderia menegaskan, terkait tuntutan JPU selama 2 tahun dan diputuskan majelis hakim selama 8 bulan penjara, ia bersama kuasa hukumnya akan melaporkan majelis hakim yang menyidangkan kasusnya itu ke Makamah Agung, Association Of International Life Affices (Ailo) dan akan menyurati Presiden.

"Seharusnya saya dibebaskan majelis hakim, saya memperjuangan hak karyawan PT RBB yang dirumahkan secara sepihak.

Atas laporan Setiabudi, penyitaan aset dan pembayaran pesangon karyawan senilai Rp 7,6 miliar tidak bisa dilaksanakan.

Padahal penyitaan aset dan kewajiban pihak perusahan membayar pesangon, jelas berdasarkan putusan MA. Putusan MA itu wajib dilaksanakan PN Tanjungpinang, tapi nyatanya tidak berlaku di PN Tanjungpinang," kata Cholderia.(*)

Penulis: Aprizal
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved