Sudirman Said Laporkan Pencatut Nama Presiden Jokowi ke Badan Kehormatan Dewan

Fickar menilai, pencatutan nama presiden dan wakil presiden merupakan cerminan titik terendah etika dan moral pejabat tinggi negara.

Sudirman Said Laporkan Pencatut Nama Presiden Jokowi ke Badan Kehormatan Dewan
kompas.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said seusai melaporkan anggota DPR pencatut nama Presiden dan Wapres ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (16/11/2015). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM - Terkait perpanjangan kontrak PT Freeport kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said telah melaporkan oknum anggota DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam sebuah wawancara eksklusif pada sebuah stasiun televisi, Senin (16/11/2015) petang, Sudirman menyebutkan bahwa yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden adalah Ketua DPR RI Setya Novanto.

Namun, ia memilih melaporkannya kepada MKD, dan tidak melaporkannya secara pidana kepada pihak kepolisian.Bisakah pencatut diproses secara pidana?

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tak ada pasal spesifik yang mengatur tindak pencatutan nama. Namun, menurut dia, pencatutan nama mengandung unsur penipuan.

"Tindakan pencatutan nama itu memenuhi unsur pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang (penipuan). Pelaku mengatasnamakan nama palsu dan tentunya keadaan palsu demi keuntungan dirinya sendiri atau orang lain," ujar Fickar kepada Kompas.com, Senin malam.

Pasal 378 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Dalam kasus ini, menurut Fickar, belum ada tindakan penipuan. Pihak yang diduga mencatut belum mendapatkan keuntungan apapun dari PT Freeport. Akan tetapi, tindakannya tetap bisa dijerat hukum atas dugaan percobaan penipuan yang tak termasuk delik aduan. Aparat penegak hukum bisa langsung melakukan proses penyelidikan tanpa harus menunggu laporan.

"Ditambah lagi, percobaan penipuan yang dilakukan adalah kategori kepentingan umum. Seharusnya penegak hukum bisa langsung masuk itu. Penegak hukum memiliki alasan untuk mengusut kasus ini," lanjut Fickar.

Selain Pasal 378 KUHP, menurut Fickar, si pencatut juga dapat dijerat dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jika menggunakan pasal ini, Jokowi atau Kalla, harus membuat laporan ke polisi.

Fickar menilai, pencatutan nama presiden dan wakil presiden merupakan cerminan titik terendah etika dan moral pejabat tinggi negara.

"Dari peristiwa ini kita lihat, di tingkat pejabat tinggi negara saja moral dan etika sudah kalah dengan kepentingan ekonomi. Saya berharap dia diberhentikan dan masuk ke ranah hukum kasusnya. Malu kita dengan orang-orang seperti itu," ujar Fickar.

Dalam salah satu pernyataannya, Sudirman mengatakan, pada pertemuan ketiga, politisi dan pengusaha itu meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Saat ini juga beredar transkrip sebanyak tiga halaman yang diterima kalangan media. Sejumlah inisial disebut sebagai pihak yang bertemu, di antaranya SN. Selain itu, transkrip juga menyebut sejumlah nama tokoh pemerintahan dalam perbincangan. Namun, kebenaran transkrip itu belum terkonfirmasi. (*)

Editor: Muhammad Sarih
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help