Di Meranti, Banyak Hotel Berkedok Kos-Kosan untuk Hindari Retribusi

Tahun depan, Pemkab Meranti akan mengusulkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah.

Di Meranti, Banyak Hotel Berkedok Kos-Kosan untuk Hindari Retribusi
TRIBUN BATAM/LEO
Salah satu sudut Kota Selatpanjang dari kejauhan. Tampak di atas langit kabut asap hitam menyelimuti daerah itu. Foto dibidik Minggu (18/10) siang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, MERANTI - Tahun depan, Pemkab Meranti akan mengusulkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah.

Hotel, restoran, tempat wisata, dan reklami akan diusulkan untuk dikenakan pajak daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Kadisparpora) Meranti Haji Ishak Izrai, Kamis (19/11/2015).

"Tahun 2016 akan kami usulkan ke DPRD Ranperda tentang restribusi hotel dan restoran. Tak hanya kedua sektor ini, tapi jasa iklan dan promosi juga," katanya.

Rencananya, Pemda akan menggandeng Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Meranti dalam rangka merangkul hotel-hotel atau wisma, restoran atau sejenisnya, yang masih belum memberikan restribusinya ke daerah.

"Nanti kami gandeng PHRI," imbuhnya.

Ketua PHRI Cabang Meranti R A Uyung Permadi Salis, juga mendukung Ranperda tersebut.

Menurutnya, jalan satu-satunya agar tidak ada kebocoran retribusi hotel dan restoran ke oknum-oknum tertentu, memang harus ada Ranperda.

"Sangat kita apresiasi bilamana ada Perda tentang restribusi hotel dan restoran,"ujar lelaki yang akrab disapa Uyung tersebut.

Uyung yang juga Manager Hotel Grand Meranti mengakui, masih banyak sebetulnya kebocoran anggaran terkait maraknya oknum pengusaha hotel dan wisma yang berkedok kos-kosan.

Sehingga mereka sama sekali belum memberikan kontribusinya ke daerah.

Harapan Uyung, dengan adanya sebuah Perda sebagai payung hukum menegaskan tentang restrubusi.

PHRI Cabang Meranti, lanjutnya, siap membantu pemerintah memberi data dan bila perlu memungut restribusi.

"Sebetulnya, kehadiran kami atau PHRI ini sangat lah membantu Pemda dalam peningkatan PAD dari sektor hunian. Hunian bisa kostsl san atau sejenisnya selain hotel atau wisma. Nah itu dia, terlebih dahulu harus disiapkan Perda yang mengatur masalah hotel dan restoran," tambahnya. (*)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved