BNP2TKI dan Bareskrim Perkuat Kerjasama Tangani Perdagangan Orang

Salah satunya menjadi salah satu narasumber di acara Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

BNP2TKI dan Bareskrim Perkuat Kerjasama Tangani Perdagangan Orang
tribunnews batam/elhadif
Dok-ilustrasi- Sebanyak 15 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dan dua balita kembali dipulangkan dari negeri jiran, Malaysia melalui terminal feri Internasional Batam Centre, Senin (25/5/2015). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah lama bekerjasama dan bersinergi dengan Bareskrim Polri dalam hal mencegah, menangani, serta menanggulangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Salah satunya menjadi salah satu narasumber di acara Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diselenggarakan oleh Bareskrim Polri.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 18-20 November 2015 di Aula Polda Bali, Jl. WR. Soepratman, Bali. Acara itu dihadiri seluruh Kasubdit Renakta (Remaja, Anak dan Wanita) Reskrim Se-Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Perlindungan, Lisna Y. Poeloengan, membawakan materi bertema 'Upaya Penanggulangan TPPO Terhadap TKI di Luar Negeri dan Kendala yang Dihadapi'.

"Yang menyebabkan Calon TKI atau TKI rentan menjadi korban TPPO itu antara lain dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya wawasan CTKI sehingga mudah dibujuk rayu, ditipu dan direkrut oleh sponsor, PPTKIS yang nakal," kata Lisna, Minggu (22/11/2015).

"Kami bekerjasama dengan Polri dalam melakukan pencegahan terhadap TPPO karena perlu dilakukan edukasi kepada masyarkat dan pencari kerja untuk melakukan migrasi yang aman," tambahnya.

Selain itu, lanjut Lista, para satgas TPPO perlu mengoptimalkan pengetatan di debarkasi dan perbatasan untuk pencegahan TPPO. Koordinasi merupakan hal sangat penting dalam melakukan pencegahan dan pengetatan itu.

Lisna juga menjelaskan jalur-jalur perbatasan yang dilalui oleh oknum pelaku TPPO untuk memberangkatkan TKI secara Nonprosedural.

Mekanisme penindakan sangat penting dilakukan Direktorat Pengamanan Pengawasan BNP2TKI bekerjasama dengan Polda dan Polres setempat dalam hal menangani TPPO.

Selain Lisna, hadir juga Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ketua Komisi perlindungan Anak se-Indonesia, pimpinan IOM, dan AAPTIP.(*)

Editor: Iman Suryanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help