Dosen Ekonomi UMRAH Anjurkan Pekerja Menerima Kebijakan Pemerintah Pusat

"Para pekerja harus berjuang lewat jalan resmi dan elegan dengan melakukan judicail review (pengkajian kembali) kebijakan tersebut di Mahkamah Konstit

Dosen Ekonomi UMRAH Anjurkan Pekerja Menerima Kebijakan Pemerintah Pusat
Istimewa
Ilustrasi UMK 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Penetapan angkap upah minimun kota atau kabupaten (UMK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, hingga saat inii masih menuai protes dari serikat pekerja. Protes tersebut dinyatakan serikat pekerja dalam aksi unjuk rasa.

Serikat pekerja menilai penetapan angka UMK berdasarkan PP Nomor 78, tidak menguntungkan para pekerja.

Dalam setiap aksi unjuk rasa, serikat pekerja selalu menyeruhkan agar pemerintah daerah (Pemda) menetapkan angkap UMK berdasarkan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

Namun, dalam kaca mata ilmu ekonomi seperti yang diutarakan Rafky Rasyid, dosen Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang, penetapan angka UMK yang ditempuh Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana adalah sebuah kebijakan yang tepat.

Sebab, penetapan tersebut sudah mengakomodir kepentingan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

"Dari sudut pandang ekonomi, penetapan angka UMK berdasar PP Nomor 7 dengan memperhatikan kenaikan inflasi dan produk domestik bruto itu sudah mewakili kepentingan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha," jelas Rafky ketika dimintai tanggapan, Rabu (25/11/2015).

Rafky menjelaskan, kenaikan inflasi itu memang dimasukkan sebagai salah satu item dalam UMK untuk membantu para pekerja.

Sebab, kenaikan angka inflasi tersebut ditetapkan berdasarkan penghitungan daya beli para pekerja.

Dengan demikian, Rafky meyakini bahwa setiap tahun, upah pekerja akan lebih dari inflasi. Efek lanjutannya adalah daya beli para pekerja akan semakin baik.

"Sementara dari angka produk domestik bruto itu, pengusaha bisa menghitung produktivitas perusahaannya. Pengusaha juga bisa memperkirakan kebutuhan, keuntungan dan pengeluaran perusahaan pada tahun yang akan datang," tambah Rafky lagi.

Dosen Ekonomi Umrah Tanjungpinang itu kemudian menganjurkan serikat pekerja untuk menerima kebijakan pemerintah yang menetapkan UMK berdasarkan PP Nomor 78.

Dia juga berharap agar serikat pekerja tidak menciptakan kondisi yang tidak nyaman yang tentu akan mempengaruhi kelancaran roda perekonomian.

"Para pekerja harus berjuang lewat jalan resmi dan elegan dengan melakukan judicail review (pengkajian kembali) kebijakan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Yah, itu harus ditunggu. Para buruh harus dewasa menyikapi itu," imbau dosen Ekonomi Umrah tersebut.

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help