283 TPS di Batam Rawan Alami Kecurangan Selama Pelaksanaan Pilkada

Dari jumlah ini, ada sekitar 283 TPS itu terdapat di Batam. Kasus yang terjadi misalnya terkait penggunaan hak pilih, pemalsuan dokumen dan lain-lain,

283 TPS di Batam Rawan Alami Kecurangan Selama Pelaksanaan Pilkada
Istimewa
Ilustrasi politik uang saat pelaksanaan pilkada 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar beberapa pekan lagi. Menjelang pesta demokrasi ini digelar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri mengeluar potensi kerawanan Pilkada, berdasarkan 5 komponen yang dipetakan dari data-data yang diambil dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dahulu.

Dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan (Progress Report) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2015 di Hotel Laguna, Rabu (25/11) sore, komisioner Bawaslu Indrawan Susilo memetakan 5 potensi kerawanan Pilkada itu.

Kelima potensi kerawanan tersebut adalah keamanan, politik uang, ketersediaan faslitas Pilkada, neralitas aparatur sipil negara (ASN) dan keterlibatan penyelenggara Pilkada.

Salah satu poin yang mendapat penekanan dari Indrawan adalah potensi kerawanan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Potensi kerawanan ini ditengarai cukup tinggi akan terjadi dalam Pilkada di Kepri.

"Di Kepri, ada 477 TPS yang dimasukkan dalam TPS rawan. Dari jumlah ini, ada sekitar 283 TPS itu terdapat di Batam. Kasus yang terjadi misalnya terkait penggunaan hak pilih, pemalsuan dokumen dan lain-lain," jelas Indrawan.

Kendatipun demikian, Indrawan sendiri sudah memastikan bahwa Bawaslu Kepri sudah mengantisipasi potensi kerawan itu. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengaktifkan peran petugas TPS untuk memantau kondisi TPS-nya.

"Kami sengaja merekrut petugas TPS yang berasal dari daerah sekitar TPS sehingga dia bisa mengontrol TPS tersebut. Kami jamin, petugas TPS ini bersifat netral. Kami juga menegaskan agar setiap petugas TPS memeliki telepon seluler untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi," ungkap Indrawan.

Peran petugas TPS juga begitu diandalkan ketika berhadapan dengan politik uang. Sebab, potensi kerawan yang satu ini cukup banyak ditemukan di Kepri. Dari 986 kasus pemberian uang di Indonesia, terdapat 482 kasus di Batam dan 209 di Bintan.

"Kami sudah mengarahkan petugas TPS untuk segera berkoodinasi dengan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkantibmas) dan pihak kepolisian terdekat," jelas Indrawan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Parsada menambahkan bahwa Bawaslu Kepri akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi selama Pilkada. Dia bahkan menjamin kalau Bawaslu Kepri siap mengurangi potensi kerawanan Pilkada di Kepri.

"Kalau masih ada pelanggaran, maka kami akan bertindak. Seluruh jajaran pengawas siap mengurangi potensi masalah sehingga tidak terjadi masalah," tandas Ketua Bawaslu Kepri itu. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved